Walikota Tidore Minta KPU Sosialisasi Tentang Pemilu 2019 di Warga Oba Selatan

0
106
Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim (tengah) Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Propinsi Maluku Utara Tahun 2019 di Grand Daffam Hotel

TIDORE, PilarMalut.id –  Perhelatan Pemilu untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebentar lagi dihelat tepatnya pada 17 April 2019 mendatang, Walikota Tidore Kepulaun (Tikep) Provinsi Maluku Utara Capt. H. Ali Ibrahim, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut segera melakukan sosialisasi ke masyarakt Oba Selatan cara mencoblos, lantaran banyak lembaran yang akan di bawa pemilih kedalam bilik suara.

“Masyarakat Kecamatan Oba Selatan masih memerlukan sosialisasi cara mencoblos. Mengingat, banyaknya lembar yang akan dibawa pemilih kedalam bilik suara, yang tentunya akan membuat bingung pemilih awam,”  kata Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim pada sesi tanya jawab dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Propinsi Maluku Utara Tahun 2019, di Gamalama Ballroom, Grand Dafam Bela Hotel, Kamis (14/03/2019).

Permintaan sosialisasi pemilu pada Kecamatan Oba Selatan merupakan bentuk penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat Oba Selatan yang diutarakan pada saat Walikota melakukan kunjungan kerja rutin di Kecamatan Oba Selatan, yang juga daerah terjauh di Kota Tidore Kepulauan.

Menjawab permintaan Walikota Tidore Kepulauan, Anggota KPU Propinsi, Buchari Mahmud selaku salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi mengatakan, KPU pada tingkatnya sudah memiliki tanggungjawab masing-masing, namun terkait tentang sosialisasi pada masyarakat yang masih awam tentang proses pemilu, KPU sudah menyediakan relawan pada tiap-tiap Kecamatan.

Rapat Koordinasi yang dipimpin Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, tidak hanya membahas persoalan pemilu, namun membicarakan tentang sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam sambutan pembukanya KH. Abdul Gani Kasuba mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi.

Dalam Rapat Koordinasi ini juga terungkap tentang status penyelesaian tapal batas antara Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman dalam sesi tanya jawab.

“Sampai saat ini belum ada penyelesaian yang signifikan tentang tapal batas antara Tidore dan Haltim. Seharusnya hal ini menjadi agenda utama pembahasan untuk menentukan batas-batas yang jelas antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara agar tidak menjadi boomerang di kemudian hari, apabila dibiarkan berlarut-larut. Mesti butuh ketegasan dari Pemerintah Provinsi sebagai mediator antara kabupaten/kota tersebut” kata Asrul.

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Propinsi Maluku Utara Tahun 2019, selain dihadiri Bupati/ Walikota se Provinsi Maluku Utara, Pimpinan Forkompinda Provinsi Maluku Utara, Forkompinda Kabupaten/Kota, Anggota KPU Propinsi Maluku Utara, Ketua dan Bawaslu Maluku Utara, rakor ini juga dihadiri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Eko Subowo, serta sejumlah Pimpinan OPD Kota Tidore Kepulauan terkait. (Oi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here