Wakil Ketua DPD RI Sosialisasi Dua Undang-Undang di Maluku Utara

0
932
Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI (MARINIR) Purn. Nono Sampono

TERNATE, PilarMalut.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Nono Sampono, melakukan Sosialisasi Rancangan Undang Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Undang Undang Daerah Kepulauan.

Sosialisasi yang dipusatkan di aula Kantor Walikota Ternate, Jumat (06/07/2018), hadir sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Malut dan Kota Ternate serta ke empat Sultan dari Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan.

Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI (MARINIR) Purn, Nono Sampono kepada PilarMalut.id menyatakan, kunjungan tersebut merupakan inisiatif DPD RI, bersama beberapa kepala daerah kepulauan sebagai bentuk dari tindaklanjut deklarasi Batam, untuk mendeklasrasikan 2 RUU tersebut 8 daerah kepulauan yakni, Batam, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Utara, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara.

“Setelah selesai mendeklarasikan 2 RUU ini di Malut, Selanjutnya saya akan ke Maluku, Sulut, NTT, NTB, kemudian ke Selawesi Tenggara,” ujarnya.

Nono juga menambahkan, status RUU sudah siap dibahas di DPR RI, di tingkat I dan tingkat II dalam sidang paripurna.

“Ini inisiasi DPD untuk ikut mendorong 2 RUU di daerah kepulauan yang sudah masuk ke prolegnas. Ini juga sudah dibahas pemerintah dan sudah direspon dengan baik, Presiden juga sudah mengirim 5 menteri untuk terlibat dalam pembahasan di DPR, mereka juga sudah menyiapkan pansus,” imbuhnya.

RUU yang sudah ditunggu selama 14 tahun oleh 8 daerah kepulauan. “kalaupun nantinya 2 UU ini sudah sah ditetapkan, paling tidak apa yang kita harapkan dalam pembangunan daerah ini bisa terealisasi lewat anggaran tambahan,” tuturnya.

Selain itu, orang nomor dua di DPD RI ini juga mengajak kepada seluruh daerah Provinsi Kepulauan agar bersama-sama mengambil peran dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat dengan mendorong dua RUU yang telah dibahas DPR RI agar segera disahkan menjadi Undang-undang.

“Saya berharap kepada ke empat Sultan di Moloku Kie Raha juga turut mengambil peran dalam mendorong pengesahan dua RUU ini menjadi Undang-undang,” pungkas Wakil Ketua DPD RI mengakhiri sambutannya. (Fir/Jan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here