Usut Dugaan Pidana Pemilu, Polda Malut Periksa Ketua KPU dan Dua Komisioner Bawaslu

0
1284
Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Hendry Badar

TERNATE, PilarMalut.id – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara, mulai menulusuri dugaan tindak pidana pemilu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tahun 2018.

Langkah awal membongkar dugaan kasus tersebut, Polda Malut secara resmi memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut, Selasa (17/07/2018).

Amatan PilarMalut.id, hadir dalam pemeriksaan yakni Ketua KPU Malut, Syahrani Sumadayo, dua komisioner Bawaslu Malut, Muksin Amri dan Aslan Hasan di dampingi kuasa hukum Hendra Kasim.

Kapolda Malut Brigjen Pol Naufal Yahya, melalui Kabid Humas AKBP Hendri Badar, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Ditreskrimum Polda Malut mengundang sekaligus meminta klarifikasi ketua KPU dan dua komisioner Bawaslu untuk dimintai keterangan dugaan tindak pidana di Pemilukada Malut tahun 2018.

“Jadi sementara masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Ditreskrimum terhadap keterangan kesaksian ketua KPU dan Bawaslu,” katanya.

Ia menjelaskan, langkah Polda Malut memintai keterangan ketua KPU dan Komisoner Bawaslu Malut guna mengantisipasi penyebaran isu menyesatkan atas permasalahan tersebut.

“Makanya kita undang KPU dan Bawaslu kita benarkan secara profesional prosedural, nanti hasilnya akan kami sampaikan lagi seperti apa. Intinya Ini undangan klarifikasi biar tidak membias permasalahan ini maka perlu adanya penjelasan dari pimpinan dua lembaga ini yakni KPU dan Bawaslu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan pihaknya diundang Ditreskrimum untuk mengklarifikasi beberapa hal berupa tahapan pencalonan Gubernur dan wakil gubernur malut berupa daftar pemilih ganda kaitanya AHM gunakan hak pilih di desa Gela.

“Kami sudah jelaskan secara prosedural berdasarkan peraturan KPU no 15 tahun 2017 terhadap perubahan peraturan KPU no 3 tahun 2017 tentang pencalonan dan mekanisme penetapan pemilih tetap, mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan bawaslu. Itu yang dikonfirmasi dan kami sudah jelaskan secara terperinci terhadap kewenangan bawaslu,” tuturnya.

Selain itu  kata Musin, terkait  penerbitan SKCK milik AHM, sehingga pihaknya telah jelaskan SKCK diterbitkan pihak Polda manapun berdasarkan alamat KTP domisili. “Kebetulan yang bersangkutan (AHM) memiliki KTP DKI Jakarta maka Polda Metro Jaya punya kewenangan untuk mengeluarkan, itu yang kami jelaskan secara teknis di dalam aturan KPU,” imbuhnya.

Meski AHM memiliki KTP Jakarta, namun AHM tetap melakukan pencoblosan di pilkada maluku utara dengan menggunakan formulir model A5 (Pindahan). “Beliau (AHM) terdaftar di DPT desa Mangon TPS 1 karena punya KTP juga disana dengan nomor  DPT nya 149,”  cetusnya. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here