Tuntut Anggaran TTP Rp 75 Miliar Utuh, Ribuan ASN “Serang” DPRD Kota Tikep

0
243

TIDORE, pilarmalut.id – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (12/10/2020), melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore kepulauan, menuntut Badan Anggaran DPRD (Bangggar) mengakomodir Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebesar 75 Miliar, Namun tuntutan tersebut belum ada kepastian DPRD.

Sebelumnya mendatangi kantor DPRD, para ASN lebih dulu berorasi di depan kantor Walikota Tidore, sehingga direspon Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tikep, Ansar Daaly. ”saya mendukung aksi dan tuntutan teman-teman ASN, jaga ketertiban dan tidak melakukan aksi-aksi yang lain,”katanya.

Sekiatar pukul 14.00 Wit, Rribuan ASN di lingkup Kota Tidore Kepulauan Menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat menuju kantor DPRD di Kelurahan Tongwai Kecamatan Tidore Selatan yang dikoordinir Pj Sekkretaris Daerah, Miftah Bay.

Pada saat melakukan pertemuan dengan sejumlah unsur pimpinan dan anggota DRPD Kota Tikep, terlihat ASN berorasi di halaman kantor DPRD. “Saya sudah berkoodinasi dengan PDRD meminta kepada OPD untuk bisa hadir mengikuti hering, namun ditolak PNS yang lain, sehingga masa aksi PNS memasuki kantor DPRD,” ujar Sekkot, Mifta Baay dalam orasi singkatnya di hadapan ASN.

Mewakili ASN Kota Tikep, Ramli Saraha menyampaikan, kehadiran ASN di DPRD Kota Tikep merupakan kesadaran semua ASN dan tidak dipolitisir siapapun.

“Di Negara dan republik ini, sudah adanya tunjungan kinerja di seluruh Kementerian maupun lembaga yang dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Kepada pimpinan DPRD, bisa kembali membaca evaluasi Menpan –RB di tahun 2019 yang membuat kinerja tinggi, karena ada pemberian penambahan tunjangan kinerja. Hari ini, reformasi birokrasi kembali di daerah sejak di tahun 2018-2021, harus wajib didapatkan di daerah. Karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan di tahun 2021 senilai 71 Miliar, tetapi sekarang, DPRD mengulur-ngulur terus, sampai memangkas anggaran sampai 26 miliar,” tegasnya.

Menurutnya, ASN di Jakarta menerima 28 juta per bulan, teman-teman Provinsi 24. 60.000 dan di Kota Ternate sebesar 2.500.000. “Terus hari ini, Tidore Kepulauan yang terbaik sampai hari ini, kami tidak menuntut apa-apa,” tuturnya.

Dari 3.800 ASN di Kota Tikep kata Ramli, memiliki anak, istri, dan suami, namun pihaknya tidak membutuhkan 40 juta sebagaimana tunjangan DPRD, tetapi hanya meminta menjaga keseimbangan. “meminta sikap tegas dari DPRD untuk menyetujui tambahan Penghasilan Pengawai di Kota Tidore Kepulauan sekitar 75 Miliar,” cetusnya.

Ia menegaskan, meminta sikap Badan Anggaran DRPD untuk menyetujui TTP sebesar 75 Miliar. “Karena 75 miliar itu kalau kami hitung staf itu, hanya 1 juta lebih. Kita punya gaji 3 juta tambah 1.500. 000, belum bisa membiayai anak dan istri. Tetapi tolong, mengakomudir tuntutan ini sebagai sebuah harga mati, dan 1 rupiah pun tidak boleh turun.,”ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Tikep, Ahmad Ishak mengatakan, meminta kepada kepada selurah PNS tetap mengikuti arahan Sekretaris Dewan untuk mengatur jalannya hering, sehingga pembicaraan berjalan lancar dan tertib.

“Siapa yang ingin berbicara, agar bisa menyamapikan kepada saya, kalau tidak bicara lewat pimpinan, saya minta kepada anggota Kepolisian agar keluar dari ruangan ini,”ungkap Ahmad.

Ahmad Ishak menuturkan, sampai saat ini masih masuk dalam pembahasan KAU PPAS. Pemerintah daerah telah mengusulkan TTP itu sekitar Rp 75 miliar, ketika dalam pembahasan antara TPAD dan Banggar DPRD Kota Tikep menyetujui di angka Rp 60 miliar.
“Dalam pembahasan tersebut, target penerimaan kita di tahun 2021 turun sebesar Rp 79 miliar kurang lebih 80 miliar. Karena itu, DPRD dan Pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk kepentingan masyarakat di Kota Tidore Kepuluan yang kita gambarkan di dalam APBD tahun 2021 bisa terjawab,”terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati, menambahkan, pembahasan KUA-PPAS berjalan lama. “Kalau diawali pada saat penyampaian KUA-PPAS ke DPRD waktunya sudah terlambat, dan tidak sesaui dengan ketentuan perundang-undangan,” paparnya.

Namun dalam penyampaian KUA PPAS lanut Mochtar, isi dari KUA PPAS sesuai dengan standar dan belanja disesuaikan dengan pendapatan yang sebelumnya. “Yang disampaikan pemerintah daerah di Banggar DPRD sekitar 1. 47 Rp miliar itu, jauh dari pendapatan kita. Sementara yang kita bahas itu, pendapatan harus berimbangan dengan belanja,” pungkasnya.

Selain itu, kata Mochtar, pemerintah daerah sampaikan sekitar Rp 1.47 trliun dalam pembahasan pendapatan, kurang lebih anggaran sekitar 100 sampai 200 miliar untuk penataan pendapatan. “Setelah mengetahui itu, jumlah dana transfer tahun kemarin, dan kita sesuaikan dengan target PAD yang kita pasangan tinggi, belum cukup, akhirnya sejumlah program dan kegiatan yang tidak dimasukan pemerintah daerah senilai 1, 47 triliun” ucapnya.

Setelah dilakukan penyesuian, lanjut Mochtar, termasuk dengan TTP di sepakati dengan angka Rp 800 juta lebih. “Tiba-tiba datang informasi, dana transfer dari pusat disampaikan dana kita turun hampir 80 miliar. Ini kemudian, kita harus menganggarkan dan membicarakan lagi. Ada sejumlah kebutuhan lain yang kita pikirkan bersama dengan Tim TPAD Pemerintah Kota Tikep,”tegasnya.

Sementara menutup aksi hering dengan PNS di lingkungan Pemkot Tikep, DPRD sempat beradu gagasan dengan salah satu PNS, sehingga ketua DPRD, Ahmad Ishak menutup pembicaraan dan terjadi saling adu jotos antara PNS dengan pimpinan DPRD, namun di cegah pihak kepolisian, TNI, dan Anggota Satpol PP. (Oi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here