Tidak Coblos, 33 Napi Lapas Tobelo Nyaris Ado Jotos Dengan Ketua KPU Halut

0
155
Ketua KPU Halut Muhlis Kharie saat diamankan petugas Lapas Klas IIB Tobelo

TOBELO, Pilar Malut.id – 33 Narapidana (Napi) Kelas IIB Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut) nyaris adu jotos dengan ketua KPU Halmahera Utara (Halut) Muhlis Kharie, lantaran ke 33 Napi tidak bisa melakukan pencoblosan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, Rabu (17/04/2019).

Insiden tersebut terjadi saat ketua KPU Halut Muhlis Kharie menyampaikan alasan tidak bisa mencoblos dalam pemilu di depan semua Napi atau Warga Binaan serta Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Tobelo dan jajaranya, bahwa “Tidak semua warga negara Indonesia itu memperoleh hak dalam pemilu tahun 2019”.

Mendengar pernyataan ketua KPU Halut tersebut, sontak seluruh Napi naik pitam dan nyaris adu jotos dengan Muslis Kharie, beruntung Kalapas Kelas IIB Tobelo bersama beberapa anggotanya dengan sigap melerai dan mengamankan Muhlis Kharie keluar dari Lapas.

Kalapas Kelas IIB Tobelo, Rizal Effendi kepada awak media mengatakan, pihaknya sangat menyesal dengan pernyataan Muhlis Kharie, sebab sebagai penyelenggara pemilu, harusnya ketua KPU Halut membuat pernyataan yang berlandaskan pada aturan pemilu, karena setiap warga Negara Indonesia memiliki hak memilih, apalagi memilih Presiden dan wakil Presiden.

“Seharusnya Ketua KPUD Halut tidak berbicara seperti itu di depan napi dan Warga Binaan, tidak bisa seperti itu,” Kesalnya

Menurutnya, kebijakan KPU Halut menetapkan Lapas Kelas IIB Tobelo sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) III dan bukan TPS khusus adalah hal yang keliru, dan fatalnya lagi pihak KPU Halut meminta warga binaan Lapas Tobole untuk melaksanakan pencoblosan diluar Lapas Klas IIB Tobelo.

“Tidak ada TPS khusus di lapas, bahkan pihak KPUD Halut, menyuruh Napi dan Warga Binaan di suruh untuk mencoblos di luar Lapas, Napi di suru keluar, nyoblos di luar lapas, pertanyaannya KPUD Halut bisa bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” ujarnya

Ia menambahkan, untuk 33 Napi dan Warga Binaan yang tidak bisa mencoblos merupakan kehendaknya KPUD Halut, “kalau yang sisanya tidak bisa mencoblos ya sudah, itu kehendaknya KPUD Halut,” tutupnya (AA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here