Ternate Kota Tua dan Kepemimpinan Bersejarah

Oleh, Muhammad Risman, Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Sulawesi Tenggara.

0
58
Muhammad Risman

Perheletan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, telah usai pada tanggal 9 Desember lalu, dengan total daerah yang melaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sementara di provinsi Maluku Utara sebanyak 6 kabupaten dan 2 kota, diantaranya kota Ternate.

Kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama merupakan Ibukota sementara Provinsi Maluku Utara secara de facto dari tahun 1999-2010, hingga pada tanggal 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan menjadi ibu kota pengganti Ternate.

Sebelum menjadi daerah otonom, pada masa Kesultanan Ternate yang berdiri Tahun 1257. Ternate telah menjadi pusat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Tahun 1607 dimasa kepemimpinan VOC, Kornelis Matelief de jonge, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda dibangun di kawasan Fort Orange atau sekarang dikenal dengan Benteng oranje yang berada disekitaran pasar Gamalama. Hingga pada tahun 1798, perusahaan ini dibubarkan setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis.

Pada saat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, maka Wilayah Maluku memasuki babak baru dalam kehidupan pemerintahan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ternate berada dalam wilayah Maluku dan yang menjabat sebagai Gubernur pada saat itu adalah Mr. J. Latuharhary.

Namun, sebelum pemerintah melakukan penataan struktur maupun organisasi pemerintahan, khususnya Maluku, usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali terjadi. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia ternyata diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaannya pada bulan Januari 1946, dengan membentuk negara-negara yang bersifat kedaerahan yang akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Pada saat itu, Kota Ternate berstatus Keresidenan Ternate dengan wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau-pulau Batang Dua. Saat itu Distrik Ternate diperintahkan oleh 3 (tiga) Residen secara bergiliran, yaitu: 1) Residen Iskandar Muhammad Djabir Syah (Sultan Ternate) 1945-1951; 2) Residen Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) 1951-1957;3) Residen Dede Muchsin Usman Syah (Sultan Bacan) 1957-1958.

Berdasarkan Gouvernement Besluit Nomor 3.S. 1946 No. 27 Tanggal 9 April 1946, Residen Ternate membentuk Kotapraja (Stadsgeemente) Ternate pada tanggal 10 Desember 1946 dengan Dewan Kotapraja (Gementeraact) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Kotapraja Ternate dipimpin oleh seorang Wali kota dan untuk pertama kalinya dijabat oleh M.A.M. Soleman yang merangkap sebagai Ketua Dewan Kota. Kemudian dijabat oleh Dano Umar Saifuddin, Hien Diao, Jan Abubakar Wasplat. Mayoritas keanggotaan Dewan Kota dipegang oleh pribumi ditambah 2 orang keturunan Cina dan 1 orang keturunan Belanda. Dewan Kota bertindak sebagai penasehat.

Kemudian berturut-turut pada tahun 1957 terbentuk DPRD Gotong Royong (DPRD GR) Maluku Utara dan pada tahun 1958 Kotapraja Ternate dibubarkan dan statusnya diturunkan menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Jasin Bopeng. Namun status Kotapraja masih dipertahankan hingga terbit Keputusan Gubernur Maluku tanggal 30 Maret 1965 mengubah status Kota Temate menjadi Kecamatan. Dilanjutkan dengan hasil survei oleh Departemen Dalam Negeri dan usulan dari Bupati Maluku Utara tentang pengangkatan status Kota Ternate menjadi Kota Administratif, maka pada tanggal 11 Maret 1961 Ternate resmi menjadi Kota Administratif. Jabatan Wali kota Administratif sampai tahun 1999 yaitu: 1) Drs. H. Thaib Armayin periode 1962-1985 dan 1987-1991; 2) Drs. H. Muhammad Hasan periode 1991-1995; 3) Drs. H. Syamsir Andili, periode 1995-1999.

Pada saat peningkatan status Kota Administratif Ternate menjadi Kota Madya Tingkat II Ternate yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, maka pada tanggal 27 April 1999, diresmikan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan yang pertama di era otonomi daerah. Wali kota dan Wakil Wali kota Ternate yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan umum melalui DPRD.

Sebagai pasangan terpilih Drs. Syamsir Andili dan Drs. Iskandar M. Djae, masa bakti 2000-2005. Secara cepat mampu menggerakan ekonomi kota Ternate untuk tumbuh kembali dengan konsep kota pantai dan kota pulau dari keterpurukan pada tahun 1999 saat konflik horizontal (Muchtar Adam, dosen Ekonomi Unkhair Ternate).

Ko Syam yang juga politisi senior Golkar ini, sukses membawa kota pada pemerataan ekonomi yang seimbang antarwarga kota sampai dengan periode kedua.

Pada periode keduanya, untuk pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemda, Drs. H. Syamsir Andili berpasangan dengan Drs. H. Amas Dinsie, terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate masa bakti 2005-2010, telah berhasil meletakan dasar sebagai kota pantai dan kota pulau (Archipelago city) yang tumbuh positif, dengan slogan kota Madani, keberagaman masyarakat dan pemerintahan nampak jelas, kota Madani jalan seirama dengan kepemimpinan plural yang kuat menambah energi positif bagi gerak ekonomi.

Dari kota Madani, kota pulau ke Bahari Berkesan dimasa kepemimpinan Dr. H. Burhan Abdurahman, SH, MM dan Ir. Arifin Djafar, MM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, masa bakti 2010-2015.

Mantan sekertaris daerah (sekda) kota Ternate dimasa kepemimpinan Syamsir Andili. Haji Bur, panggilan akrabnya Wali Kota Ternate, dengan pengalamannya birokrat sehingga memimpin dengan penuh keikhlasan jiwa yang tulus untuk kembali memperkuat komitmen membangun infrastruktur lanjutan dari pemerintahan sebelumnya melalui visinya, terwujudnya ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan Kota Ternate “BAHARI BERKESAN”.

Hingga diperiode keduanya, Dr. H. Burhan Abdurahman, SH, MM dan H. Abdullah Tahir, SH sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, masa bakti 2016-2021, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai Visinya.

Oleh karena itu, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam sejarah pemerintahan kota Ternate, dari Drs. Syamsir Andili sebagai Wali Kota Administratif Ternate (1995-1999), politisi dan birokrat pemerintahan akan lebih mudah untuk diteruskan dalam kepemimpinannya karena lebih banyak memahami terkait kondisi pengembangan/pembangunan kota. Begitupun Haji Bur, dimasa menjadi sekertaris daerah (sekda) pada tahun 2006-2010, sudah tentu lebih banyak memahami seperti halnya dimasa pemerintahan sebelumnya.

Dengan demikian, dua kepemimpinan Wali Kota Ternate dari Drs. Syamsir Andili dan Dr. H. Burhan Abdurahman, SH, MM dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang pentingnya nilai sejarah pemimpin kota ini. Ternate kota Madani dan kemudian menumbuhkan visi Bahari Berkesan, memberikan semangat arah pembangunan kota yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, apakah ini benar bahwa yang memimpin kota ini akan berasal dari birokrat-birokrat ulung dan telah lama bersama membangun dalam pemerintahan ataukah hanya secara kebutulan?. (*).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here