Syarif Sebut Ada Yang Gagal Paham Soal SK TIM Bupati Halbar

0
92
Kepala Kesbangpol Halbar M Syarif Ali

JAILOLO, PilarMalut.id – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat (Halbar) M. Syarif Ali menanggapi datar soal rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut menyurat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar terkait dikeluarkannya SK bupati tentang TIM pemantauan perkembangan politik.

Menurut Syarif, apa yang dilakukan Bawaslu Malut untuk menyurati Pemkab halbar lantaran persoalan SK Tim yang dikeluarkan Bupati Danny Missy itu sangatlah Mubazir dan membuang-buang ATK. “Namun ikhtiar Bawaslu itu penting dilakukan,  dalam rangka menjaga independesi dan netralitas ASN pada hajatan pemilu tahun 2019,” kata kepala Kesbangpol Halbar M. Syarif Ali.

Ia menuturkan, jika sandaran yang digunakan adalah Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018, tentang pemantau pemilu untuk melihat kedudukan SK bupati tentang pembentukan TIM pemantauan perkembangan politik di daerah, maka sampai akan muncul perdebatan tidak ujung pangkalnya, sebab SK bupati tersebut bukan tentang TIM pemantau pemilu, melainkan TIM pemantau perkembangan politik di daerah dengan sandaran hukumnya ialah Permendagri nomor 61 Tahun 2011, dan surat edaran mendagri nomor 270/6052/SJ, tentang pembentukan TIM perkembangan politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019, sekaligus perihal bantuan dan fasilitasi pemda terhadap kelancaran pelaksanaan pemilu.

“Tentu dalam melaksanakan pemantauan perkembangan politik di daerah, masing-masing TIM diberikan format atau sistematika laporaan hasil pemantauan perkembangan politik didaerah terkait dengan temuan-temuan permasalahan di lapangan dan rekomendasi penyelesaianya, yang akan disampaikan kepada pimpinan, termasuk kemendagri melaui dirjen Polpum, sebagaimana temuat dalam lampiran permendagri 61 tahun 2011,” jelasnya.

Jadi tim tersebut kata Syarif, jangan disamakan dengan kerja TIM pemantau Pemilu, yang sudah tentu memiliki ruang lebih luas dan lebih spesifik dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. “Perwaslu nomor 4 tahun 2018 dan Permendagri 61 tahun 2011, serta surat edaran mendagri tentang pembentukan TIM pemantauan perkembangan politik di daerah mempunyai semangat yang sama, yaitu memastikan dan mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 dapat berlangsung secara demokratis, aman dan damai,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah pada level pusat hingga ke daerah memiliki tanggungjawab  untuk mensukseskan pemilu sebagaimana diatur dalam UU nomot 7 Tahun 2017, maka pemkab halbar dalam konteks ini berkewajiban membantu penyelenggara pemilu untuk mendorong partisipasi politik masyarakat agar tidak golput, dan taat terhadap asas kepemiluan.

“Dengan dikeluarkannya SK TIM pemantau perkembangan Politik didaerah, bupati halbar sangat paham dan proaktif membantu penyelenggara pemilu mensukseskan pemilu 2019, tapi ada yang gagal paham, soal SK tim yang dikeluarkan oleh pak Bupati,” tandasnya. (Adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here