Soal Dana Covid-19, Fraksi di DPRD Pulau Morotai Saling ‘Perang’

0
174
Ketua dan anggota fraksi GAN DPRD Morotai, saat diwawancarai wartawan.

MOROTAI,PilarMalut.id –  Internal Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Pulau Morotai semakin memanas. Pasalnya, antar fraksi saling ‘perang’. Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN)  menyerang balik tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, PDI-P, dan NasDem.

‘Perang’ antar fraksi ini lantaran tiga fraksi (Golkar, PDIP, NasDem) mempersolakan sikap Fraksi GAN yang meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), segera menulusuri anggaran penaganan Corona Virus (Covid-19) di Morotai yang terindikasi bermasalah. Bahkan, Fraksi GAN menilai pernyataan Ketua Fraksi Golkar Mahmud Kiat merupakan kekeliruan berfikir.

Ketua Fraksi GAN, Ruslan Ahmad, kepada wartawan di halaman kantor DPRD Pulau Morotai, Kamis, (06/08/2020), menegaskan, alasan dirinya mengeluarkan pernyataan terkait anggaran Covid-19 Pulau Morotai sebesar Rp. 58,5 miliar diduga bermasalah, karena sejak awal penanganan Covid ada hal yang menjanggal dari sikap TAPD, lantaran mereka terkesan menutupi realisasi serta pergeseran anggaran Covid karena TAPD yang tidak mau hadir saat dipanggil DPRD.

“Teman-teman Fraksi Golkar, dan lain-lain yang membantah komentar Fraksi GAN itu karena mereka memang tidak tahu perjalanan penanganan Covid ini seperti apa, karena memang mereka tidak berkantor,” sindir Ruslan.

Bahkan, kata dia, fraksi GAN menyesalkan sikap Bupati Benny Laos yang melarang TAPD untuk menghadiri panggilan DPRD dalam rangka menjelaskan realisasi serta pergeseran anggaran. Sehingga, hal itu menjadi dasar kecurigaan Frkasi GAN adanya dugaan penyalahgunaan anggaran Covid Morotai, karena terkesan ditutupi.

“Kami fraksi GAN tetap pada prinsip yaitu mendesak Kejati Malut segera lidik anggaran Covid Morotai,” pungkas Ruslan.

Hal senada juga di sampaiakan anggota Fraksi GAN, Irwan Soleman. Ia sesalkan bahkan menganggap tiga fraksi tersebut keliru dalam memahami makna penyampaian Ketua Fraksi GAN.

“Fraksi GAN bukan lembaga hukum, GAN adalah AKD atau lembaga bicara. Olehnya itu, Ketua Fraksi Golkar perlu memahami folisofi atau kata dari ‘Parle’ yang dalam bahasa Prancis artinya bicara,” cetus Irwan.

Ruslan dalam komentarnya itu, menurut Irwan, mengasumsikan kejadian yang sudah terlanjur terjadi. Artinya, anggaran itu sudah terlanjur digeser ke penanganan Covid, atas fakta itulah Ruslan mengomentari, karena tanpa fakta itu tidak akan lahir presepsi. Sehingga frasa Ketua Fraksi Golkar yang menyampaikan GAN harus membuktikan satu bukti dugaan penyalahgunaan dana Covid dinilai keliru.

“Harusnya tiga fraksi itu menentang lembaga hukum dalam hal ini Kejaksaan mampu membuktikan atau tidak, bukan sebaliknya menentang GAN. Kita fraksi GAN bisa buktikan ini kalau unsur pimpinan DPRD bisa menyutujui Pansus dibuat,” tegasnya.

Irwan menegaskan, Ketua Fraksi Golkar harusnya memahami bahwa asumsi itu bagian dari literasi ilmiah yang bisa dipakai dalam menempatkan suatu persoalan, karena asumsi merupakan bagian dari hipotesa atau jawaban sementara atas fakta pengganganan Covid.

“Dalam teori hukum pidana juga dikenal dengan istilah praduga atas suatu fakta yang biasa dipakai dalam aktifitas penyelidikan suatu perkara, sehingga asumsi Ruslan terkiat dana Covid adalah bagian dari praduga sosial. Asumsi atau persangkaan juga berlaku dalam sistem hukum perdata disebut persangkaan menurut UU dan persangkaan menurut Hakim dalam memutuskan suatu perkara,” papar Irwan.

Ia menambahkan, Fraksi Golkar harus memahami bahwa setiap peristiwa sosial  bukanlah suatu kebetulan,  melainkan ada dimensi kausalitas/ determinisme. Atas fakta ini menjadi dasar pikir asumsi Ruslan, dan secara etik yang wajar dalam kemerdekaan berpikir seseorang. Apalagi Ruslan sebagai anggota DPRD sekaligus ketua Fraksi GAN.

“Harusnya yang punya hak jawab soal komentar Ruslan bukan fraksi di DPR tapi TAPD. Makanya saya juga heran apa yang sampaikan Mahmud Kiat, seakan-akan ada perang diantara kita. Harusnya kita tantang lembaga hukum mampu tidak membongkar kemisteriusan dana Covid walau sebagian anggarannya itu sudah dipertangungjawabkan dan diberitahukan ke DPRD,” tutupnya. (Zan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here