Sahmi: Baru di Pemerintahan Danny Missy, Halbar Dapat Anggaran DID

0
68
Sekretaris Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian Halabr, Sahmi Salim

JAILOLO, PilarMalut.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dibawah kepemimpinan Bupati Danny Missy pantas diacungi jempol, pasalnya pemkab Halbar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018. Bahkan atas prestasinya menata keaungan daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Tak hanya itu, terobosan dan kinerja yang dilakukan Bupati Danny, di tahun 2019 ini banyak aliran dana yang disuplay untuk pembangunan Kabupaten Halmahera Barat, seperti dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 26 Milliar maupun dari Provinsi Maluku Utara Sebesar Rp 80 Milliar.

“Jadi jika ada pernyataan anggaran DID diterima hanya Rp. 20 miliar, karena alasan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bermasalah, itu pernyataan yang sangat keliru, dan kalau ada pejabat atau DPRD yang menyatakan itu berarti mereka tidak ingin Halbar maju,” kata Sekretaris Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim kepada awak media, Jumat (11/04/2019).

Ia menjelaskan, syarat untuk mendapatkan anggaran DID itu besar atau tidak, tidak ada kaitannya dengan SPM, karena penerimaan anggaran DID dari Kemenkeu itu ada beberapa kategori yakni, mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketepatan waktu dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD dan penggunaan e-procurement. “Apalagi sebagai anggota DPRD, tentunya lebih paham soal anggaran DID yang diterima Pemkab Halbar,” Ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Halbar atau DPRD harusnya bersyukur, atas upaya dan kerja keras Bupati Danny Missy sehingga di tahun 2018 kemarin Pemkab Halbar bisa meraih Opini WTP, dan Kemenkeu memberikan suntikan DID sebesar Rp. 20 miliar. “Harus di ingat, baru di pemerintahan Bupati Danny Missy, Halbar bisa meraih opni WTP dari BPK dan mendapatkan DID dari Kemenkeu, jika dibandingkan pemerintahan Halbar sebelumnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya berharap publik bisa melihat asas manfaat dari anggaran DID, daripada membuat dikotomi besar kecilnya anggaran yang di terima, karena pemkab halbar akan terus mendorong peningkatan anggaran DID di tahun-tahun yang akan datang. “Yang harus dilihat adalah asas manfaat bukan membuat dikotomi besar kecil anggaran DID yang di terima,” pungkasnya. (Adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here