Realisasikan Visi Gubernur Malut, Bappeda Lakukan Pembobotan RPJMD 2019-2024

0
210

SOFIFI, PilarMalut.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dinahkodai Syamsuddin Banyo, semakin menunjukan kinerjanya dalam merealisasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba- M Al Yasin Ali (AGK-YA) untuk mendorong percepatan pembangunan di Malut.

Bukti realisasi visi misi Gubernur Malut yang dijalanlan Symsuddin Banyo tersebut  berupa melakukan pembobotan  draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2019-2024 Provinsi Maluku Utara dalan bentuk Forum Konsultasi Publik yang melibatkan sejumlah stakeholder, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai IV, Kamis (13/06/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Malut Syamsudin Banyo mengatakan, melalui forum Konsultasi Publik diharapkan mendapat masukan dari berbagai stakeholder  untuk pembobotan draft RPJMD.

“Tahapan penyusunan RPJMD ini masih panjang, kita berharap ada keterlibatan dan masukan dari semua stakeholder, dari Ranwal ini akan menjadi Rancangan, lalu jadi Rancangan Akhir, hingga ditetapkan dengan Perda sebagai RPJMD,”katanya.

Sementara, salah satu tenaga ahli tim penyusunan RPJMD, Husnullah Pangeran menjelaskan, draft Ranwal RPJMD pihaknya berupaya menjabarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut  dengan sasaran serta indikator yang terukur.

“Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Maluku Utara Sejahtera 2024, yang dijabarkan ke dalam lima misi, tujuan-tujuan, sasaran dan masing-masing indikatornya,” ujarnya.

Sekretaris KADIN Maluku Utara Asrul Rasyid  Ichsan menambahan, Forum Konsultasi Publik sangat penting dan harus diseriusi, lantaran melalui RPJMD janji-janji politik dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Malut dapat terealisasi.

“Melalui RPJMD ini kita harapkan selain disusun program dan kegiatan, juga bisa diprediksi perubahan perubahan dalam lima tahun kedepan, apalagi dengan perkembangan yang sangat cepat saat ini kita butuh masukan dari berbagai pihak” kata Asrul  yang juga Sekretaris DPD PDIP Malut.

Hadir dalam Forum Konsultasi Publik dari pihak Perguruan Tinggi, BPKP, BPS,  Bea Cukai, KADIN, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan stakeholder lainnya. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here