PT. Sanatova Belum Berikan Laporan Lingkungan ke Pemkot Tidore

0
178
Kadis PTSP Tikep, Yunus Elake

TIDORE, pilarmalut.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Malut), hingga kini belum mengetahui aktifitas dari perusahan PT. Sanatova yang berada di Desa Ake Dotilau, dusun Paceda kecamatan Oba Tengah kota Tidore kepulauan, karena hingga saat ini belum ada laporan perkembangan lingkungan dari pihak perusahaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yahya Idris bersama Kabid Penataan dan Penataan PPLH Jamaludin Ansar kepada media ini mengatakan, hingga sejauh ini kewajiban PT. Sanatova yang seharusnya jika ijin telah dikeluarkan pemerintah daerah, perusahan tersebut wajib memberikan perkembangan laporan lingkungan setiap enam bulan sekali ke dinas lingkungan hidup, namun hingga kini pihak perusahan mengabaikan masalah tersebut.

“Kami tahu ada aktivitas dari perusahaan PT. Sanatova ini dari keikutsertaan DLH saat DPRD berkunjung ke lokasi areal pertambangan beberapa waktu lalu. Dari situ baru DLH tahu ada aktifitas Perusahaan, namun sejauh ini kami juga belum bisa memastikan bahwa lingkungan sekitar sudah tercemar atau tidak,” ujar Jamaludin Ansar.

Menurutnya, jika perusahaan beroperasi, perusahaan harus penuhi sejumlah dokumen yakni Dokumen Pra konstruksi, misalnya survei lokasi, pembangunan kantor perusahan, bangun Lokasi penampungan matrial perusahaan, tahapan selanjutnya tahap konstruksi, bangunan infrastruktur perusahan, tahapan selanjutnya melakukan perekrutan karyawan dan tahapan Akhir adalah operasional paska tambang.

“Namun hingga kini DLH tidak sedikitpun mengetahui Aktivitas perusahan sudah sampai pada tahapan yang mana, karena dari tahapan yang ada tidak ada satupun yang dilakukan oleh pihak perusahaan di areal pertambangan,” ujarnya.

Ia mengaku, dari informasi yang disampaikan ada aktifitas yang dilakukan pihak perusahaan, namun jika itu benar adanya maka PT. Sanatova sudah melakukan Eksploitasi, namun yang menjadi pertanyaan hasil eksploitasi tersebut di bawa kemana, karena tidak ada bangunan dan tempat penampungan hasil.

“Jika ini dilakukan pihak perusahaan maka yang rugi adalah daerah kita karena tidak ada PAD yang masuk ke daerah, karena hasil eksploitasi tidak di wilayah tersebut, namun DLH sendiri tidak melihat hal itu karena tugas DLH hanya melihat sejauh mana aktifitas pertambangan yang mencemari lingkungan dari masyarakat sekitar atau tidak,” tuturnya.

Sementara, di ketahui SK walikota tahun 2012 hanya izin eksplorasi hingga tahun 2016, namun hingga kini pihak perusahaan masih menggunakan alasan izin eksplorasi, yang jadi pertanyaannya jika masih izin tersebut dilakukan perusahan merujuk ke izin yang mana?. Sementara dalam dokumen AMDAL yang diajukan PT. Sanatova tidak merujuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Tidore kepulauan, namun merujuk ke RTRW provinsi.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Yunus Elake, saat dikonfirmasi menyebutkan, hingga saat ini PT. Shana Tova Anugerah tidak mengantongi izin lingkungan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tikep.

”Kami minta agar PT. Sanatova dapat melapor, karena sejak beroperasi dari 2013 sampai sekarang mereka tidak melaporkan kegiatan yang menyangkut dengan lingkungan,” ungkapnya.

Menurut Pemerintah Provinsi Malut, lanjut dia, izin PT. Sanatova tidak lagi bermasalah, namun sesungguhnya masih bermasalah karena sampai sekarang izin lingkungan belum ada.

Yunus mengaku kaget, izin lingkungan yang belum dikantongi PT. Sanatova dari Pemkot Tikep, tetapi justru izin lain bisa keluar. Padahal, seluruh izin bisa dikeluarkan jika sudah mengantongi izin lingkungan.

”Tadi kami sudah koordinasi dengan DPRD, agar kita sama-sama turun mengecek kembali aktivitas yang dilakukan oleh PT. Sanatova, jadi nanti sikap pemkot seperti apa, nanti setelah kita tinjau kembali. Meski kita tidak berhak mencabut izin mereka, paling tidak kami akan mengajukan agar izinnya perlu ditinjau kembali,” tegasnya.

Rencana peninjauan lokasi pertambangan tersebut dilakukan sekaligus mengecek langsung dokumen izin lingkungannya.

”Rencana yang kami tinjau nanti soal izin lingkungannya, serta dampak lingkungan dilokasi pertambangan, termasuk juga soal dokumen lingkungan juga yang rencana dicek ulang,” terangnya.

Yunus menegaskan, alasan PT. Sanatova ke DPRD beberapa waktu lalu tidak masuk akal. Sebab, menurut PT. Sanatova, mereka belum melakukan eksploitasi melainkan baru melakukan eksplorasi.

”Mereka beralasan di DPRD itu bahwa sekarang mereka baru melakukan eksplorasi atau masih ambil sampel, tetapi tidak masuk akal juga alasan dari PT. Sanatova itu, masa cuma ambil sampel saja sampai 10 tahun ini kan tidak masuk akal, karena tekhnologi yang sudah canggih ini tentu sudah bisa ketahui isi kandungannya seperti apa, untung atau tidak tentu inikan bisa dianalisa. Tapi dari 2013 sampai sekarang kalau alasan baru eksplorasi kan tidak masuk akal, makanya ini yang juga kami tinjau kembali dilokasi pertambangan, jangan sampai sudah lakukan eksplorasi,” tandasnya.

Ia juga membeberkan PT Sanatova sendiri bukan baru beroperasi di Tikep. ”Padahal setiap enam bulan dalam setahun harus mereka lapor, karena tidak mungkin mereka lakukan aktivitas cuma itu saja, jangan sampai sudah melebarkan aktivitasnya, tentu ini yang rencana juga kami pantau, karena ini menyangkut dengan lingkungan,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya merasa khawatir aktivitas penambangan yang dilakukan PT Sanatova karena membuat rugi daerah setempat. Sebab, sebelum melakukan aktivitas seharusnya sudah ada kantor yang tersedia di lokasi pertambangan, begitu juga tempat penimbunan untuk menampung hasilnya.

”Seharusnya ada kantor yang dibangun, agar ada pembayaran pajak yang dibebankan, kalau tidak ada kantor tentu kita yang rugi, apalagi tidak ada lokasi yang disiapkan untuk menaruh material itu, jangan sampai mereka hanya eksploitasi saja lalu dibawah ke daerah lain, ini yang rugi daerah,” pungkasnya. (Oi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here