Proyek RSUD Jadi Temuan BPK, Akademisi : TP4D Kejati Malut Dianggap Gagal

0
214
Gedung Instalasi Rawat Inap I II III RSUD Chasan Boesoirie Ternate

TERNATE, PilarMalut.id – Proyek pembangunan gedung instalasi rawat inap kelas I, II dan III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie yang juga di kawal TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut bernomor: 22.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, mendapat sorotan berbagai pihak salah satunya dari akademisi.

Salah satu akademisi Fakultas Hukum Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Ternate, Hasanuddin Hidayat kepada sejumlah awak media, Minggu (01/12/2019) mengatakan, jika proyek tersebut menjadi temuan BPK-RI dipastikan ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ini ada indikasi keuangan negara yang disalahgunakan pada proyek pembangunan gedung tersebut. Apapun alasannya menjadi kewajiban penegak hukum untuk menyidik atau melakukan proses hukum,” ujarnya.

Ia menuturkan, meski pun ada upaya pengembalian kerugian keuangan negara, namun tidak menggugurkan pidana karena telah diatur pada pasal 4 UU No 30 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pengembalian itu hanya akan dianggap sebagai itikad baik yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan hakim di pengadilan nanti untuk memberikan keringanan. Tapi selebihnya proses hukum terkait tetap harus diteruskan,” ujarnya

Hasanuddin yang merupakan jebolan megister hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menegaskan, penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Malut dapat menseriusi dugaan pelanggaran proyek tersebut, sebab pekerjaan proyek melibatkan TP4D untuk mengawal, mengamankan, mendukung keberhasilan jalannya pembangunan melalui upaya pencegahan serta persuasif.

Baca Juga : Temuan BPK Proyek Gedung Rawat Inap RSUD Chasan Boesorie Akan Dikembalikan

“Dengan adanya Temuan BPK RI itu secara tidak langsung nama baik Kejati Malut dipertaruhkan karena proyek RSUD di kawal tim TP4D milik Kejati Malut, jika tidak diproses hukum, maka publik akan bertanya dimana tugas dan fungsi TP4D,” tandasnya.

Dosen IAIN Ternate itu menambahkan, temuan BPK-RI atas proyek tersebut menjadi rujukan awal pihak Kejati Malut untuk membongkar dugaan kejatahan tindak pidana kerupsi. “Dengan adanya temuan BPK, TP4D Kejati Malut di anggap gagal menjalankan tugasnya,” cetusnya.

Disisi lain, amatan PilarMalut.id di lokasi gedung instalasi rawat inap I, II dan III RSUD Chasan Basoeirie yang dibangun empat lantai itu, hingga kini belum difungsikan. Tak hanya itu, gedung yang telah dibayar 100% pekerjaannya pada 28 Desember 2018 tersebut terdapat beberapa dinding gedung mulai terlihat retak bahkan salah satu profil yang membatasi dinding dan plafon juga telah rusak serta terjatuh ke lantai, satu ruas kaca dinding di depan gedung juga sudah mulai retak. Parahnya lagi, ruang lift mulai dari lantai satu hingga ke lantai empat belum diperbaiki dan tembok ruang untuk lift belum diplester. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here