Polda Malut Tolak Laporan Pidana Dugaan Oknum Polisi Intimidasi Wartawan

0
48
salah satu wartawati Yunita Kadir, korban dugaan kekerasan dan intimidasi dari oknum polisi saat membuat laporan di SPKT Polda Malut, didampingi Advokat, Mahrani.

TERNATE,Pilarmalut.id- Anggota polisi yang bertugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara, Rabu (21/10/2020), menolak laporan dugaan kasus tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah wartawan yang dilakukan oknum anggota polisi dengan cara mendorong serta melarang wartawan melakukan pengambilan gambar dan foto, saat wartawan menjalani peliputan aksi ribuan mahasiswa yang  penolakan UU Omnibus Law.

Polisi menolak laporan wartawan saat salah satu wartawati Yunita Kadir, yang juga sebagai korban kekerasan dan intimidasi membuat laporan resmi dengan berbagai alasan. Yunita sebagai wartawati media online halmaherapost.com saat membuat laporan didampingi langsung pimpinan redaksi halmaherapost.com, Firjal Usdek dan Advokat dari Lembahaga Bantuan Hukum (LBH), Marimoi, Maharani Caroline.

Rani sapaan akrab Maharani yang saat itu mendampingi Yunita Kadir, menyayangkan sikap polisi yang saat itu piket di SPKT.

Kekecewaan tersebut disebabkan laporan tindak pidana yang diadukan justru tidak diterima anggota polisi bagian SPKT. Mereka beralibi pelapor harus menunggu bagian Reserse terdahulu baru kemudian Reserse akan mengkaji kasusnya dan memastikan pasal-pasal yang akan dikenai bagi terlapor, sehingga dengan begitu laporan belum bisa diterima karena belum memenuhi unsur.

“Padahal kan seharusnya laporan diterima dulu dan soal memenuhi unsur itu kan nanti, sehingga ketika sudah diterima laporan dan sudah dikaji maka mereka dari kepolisian bisa menentukan pasal-pasal apa yang kena,” ujar Rani.

Hampir 2 jam lebih menunggu, namun pihak Reserse yang harusnya menangani perihal tersebut tidak kunjung datang, sehingga pelapor diarahkan untuk melaporkan kasus ini ke bagian Propam.

Menurutnya, Polda Maluku Utara tidak profesional dalam menangani laporan wartawan yang mengalami kekerasan dari oknum anggota Polda Malut, jika pihak kepolisian berdalih itu sudah sesuai SOP-nya justru itu tidak benar. Sebab, polisi sendiri tidak harus menolak laporan atau aduan dari masyarakat.

“Harusnya diterima dulu, kalau dalihnya tidak sesuai SOP, maka itu salah, karena harus dilakukan penyidikan dulu kan baru setelah itu mereka bisa tentukan pasal-pasal apa yang akan dikenakan,” jelasnya.

Rani menilai dengan tidak diterimanya laporan aduan tersebut, terkesan polisi melindungi oknum polisi yang melakukan kekerasan dan dugaan pelecehan terhadap sejumlah wartawan.

“Kita sangat menyayangkan adanya sikap tidak profesional dari petugas SPKT Polda Malut, karena ini terkesan mereka justru melindungi oknum tersebut,” cetusnya.

Rani menambahkan, dengan adanya penolakan laporan aduan dari wartawan, maka Komisi Keselamatan Jurnalis pusat akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

“Dalam hal ini bahwa Polda Malut tidak profesional dalam penanganan kasus ini, sehingga dalam hal ini sejumlah perwakilan keorganisasian jurnalis yang ada di Jakarta yakni Komisi Keselamatan Jurnalis akan melaporkan kasus ini langsung ke Mabes Polri,” tegasnya. (red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here