Peradi Malut Sebut Dugaan Korupsi di PDAM Ternate Patut Diusut

0
194
Ketua Peradi Malut Muhammad Konoras

TERNATE, PilarMalut.id – Mandeknya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi Koperasi Karyawan Tirta Dharma PDAM Ternate yang ditangani Satreskrim Polres Ternate mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malut, Muhammad Konoras.

Pasalnya sejak dilaporkan badan pengawasan koperasi ke Satreskrim Polres Ternate di Januari 2019 lalu ini belum ada titik terang. Sebab penyidik belum menindaklanjuti laporan tersebut dengan alasan pihaknya masih memberi waktu ke pihak PDAM Ternate untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Malut.

Ketua Peradi Malut Muhammad Konoras kepada Awak Media, Selasa (23/04/2019) mengatakan, dugaan korupsi penyalagunaan keuangan koperasi yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian seharusnya sudah ditindaklanjuti, apalagi telah didukung dengan hasil audit dari BPKP Malut dan laporan tersebut sudah dari januari kemarin.

“Menurut hasil audit tersebut dana yang dimiliki koperasi karyawan Tirta Dharma PDAM Ternate senilai Rp 3,7 miliar lebih itu jika dalam konteks pidana, merupakan delik aduan yang harus ditindaklanjuti, karena dalam penyampain salah satu pengurus karyawan Tirta Dharma ke Polres merupakan satu laporan.” katanya

Ia menuturkan, pihak kepolisian sudah punya kewenangan melakukan pulbaket dalam tindakan penyelidikan tersebut dan harus menggelar perkara kemudian menentukan sikap apakah memenuhi unsur pidana atau tidak, jika memenuhi unsur pidana baru kembali ke penyidikan kemudian disitulah akan menuntukan siapa pelakunya.

“Dari hasil audit BPKP ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan penyedikan karena pengelolaan koperasi sejak tahun 2013 sampai 2017 ada audit BPKP ternyata ada kejanggalan dana. Oleh karena itu BPKP sudah merekomendasikan dalam bentuk laporan. Laporan tersebut sudah disampaikan di Polisi,” ucapnya

Ia menambahkan, penyelesain di Polisi tidak serta merta menghapuskan tindak pidana, sebab sudah adanya laporan polisi dan harusnya pihak penyidik mengambil sikap untuk melakukan proses penyelidikan dan penyedikan karena sudah ada hasil audit BPKP bukan menunggu mengembalikan kerugian negara itu.

“Saya berharap kepada polisi jangan lagi alasan dan segera untuk selesaikan kasus tersebut, ini sangat di sayangkan jika polisi tidak seriusi, anggaran tersebut bisa-bisa mengarah ke korupsi,” tandasnya.

Sekedar diketahui hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Malut dengan nomor : LAP-493/PW33/4/2018 tertanggal 20 Desember 2018 menunjukan adanya penggelapan anggaran Koperasi Karyawan Tirta Dharma PDAM Ternate sejak tahun 2013 sampai 2017 senilai Rp 3.746.458.083. dan dugaan kasus tersebut digadang-gadang menyeret mantan ketua Koperasi Tirta Dharma Abdul Gani Hatari yang saat ini menjabat sebagai Dirut PDAM Ternate. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here