Penilaian Kerja PNS 360 Derajat, Bawahan Bisa Nilai Kinerja Atasan

0
81
Deputi bidang SDM Aparatur MENPANRB Setiawan Wangsaatmaja. (foto Humas MENPANRB untuk Pilar Malut)

JAKARTA, PilarMalut.id – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tiga nilai yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk mengatur mengenai kinerja ASN, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Dengan regulasi ini, penilaian tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan. Tetapi, bawahan juga menilai kinerja atasannya.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja melalui press rilis yang diterima media ini, Rabu (16/10/2019) mengatakan, sistem ini disebut penilaian kinerja 360 derajat. “Penilaian 360 derajat bukan hanya didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga meliputi perilaku kerja,” kata Setiawan dalam acara Sosialisasi PP No. 30/2019 dan Pengayaan Substansi Rancangan Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di Jakarta.

Menurutnya, Perilaku PNS dalam bekerja juga bisa dinilai atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. “Aspek perilaku yang dilihat berdasarkan PP ini adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, dan inisiatif kerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan sistem penilaian perilaku kerja 360 derajat, nilai SKP berbobot 60 persen dan 40 persen berasal dari nilai perilaku. Namun, bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja sebesar 30 persen.

“Selain itu, terdapat juga Sistem Informasi Kinerja PNS yang menampung data-data dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut, akan dilakukan distribusi penilaian yang terbagi menjadi tiga, yakni sesuai ekspektasi, diatas ekspektasi, dan dibawah ekspektasi,” tandasnya

Penilaian kinerja akan berjalan efektif kata Setiawan, jika memenuhi lima persyaratan yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk itu, perlu diterapkan sistem manajemen kinerja berbasis IT dan dialog kinerja antara atasan dan bawahan, sehingga dapat mengubah pola pikir dan menciptakan paradigma baru dalam berkinerja.

“Adanya PP ini merupakan upaya bagaimana agar ASN terus dituntut kinerjanya sebagaimana diharapkan masyarakat,” imbuhnya. (Yud).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here