Pemprov Malut Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

0
232

SOFIFI, PilarMalut.id – Upaya Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Malut tidak sia-sia, karena pengelolaan keuangan pemprov semakin membaik.

Pasalnya, Pemprov Malut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 melalui sidang paripuran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, dipusatkan di lantai II Kantor DPRD Malut, Senin (27/05/2019).

Kepala BPK RI Perwakilan Malut, M. Ali Asyhar dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA 2018, maka BPK memberikan opini WTP.

“Opini WTP tersebut berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2018 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian opini WTP menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dibanding tahun lalu, dimana opini tahun lalu hanya WDP. Pemerintah Provinsi Malut telah melakukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menyetorkan ketekoran kas ke Kas Daerah, memperbaiki sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, serta melakukan pembahasan dengan DPRD atas kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan untuk pembayaran utang tahun lalu guna memperoleh kesepakatan bersama.

 “Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Malut beserta jajarannya dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Malut,” tuturnya.

Usai menyampaikan sambutan, Kepala BPK RI Malut, M. Ali Asyhar menyerahkan dokumen LHP kepada wakil ketua DPRD Ishak Nasir dan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba, disaksikan langsung anggota DPRD Malut dan sejumlah Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Malut. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here