Pemda se-Malut dan Dirjen Pajak MoU Pemenuhan KSWP

0
260

TERNATE, PilarMalut.id – Sektor perpajakan merupakan pilar pembangunan bangsa, sehingga seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah harus mendukung kinerja dari Dirjen Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara tersebut. Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, pada acara penandatanganan kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik, Rabu (25/04/2018) di swiss bell hotel, Manado.

”Institusi yang bertugas sebagai penghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan tentunya sudah memiliki target yang harus dicapai pada setiap tahun,” kata Plt. Gubernur.

Hal itu menurut Plt. Gubernur, merupakan sebuah tugas yang teramat berat, dan untuk memenuhi capaian target yang telah ditentukan butuh kerja keras dan sungguh-sungguh. Disamping itu, harus pula melibatkan berbagai unsur terkait, dalam hal ini pemerintah daerah yang tugasnya adalah mendorong dan menggerakkan masyarakat dalam membayar pajak.

”Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)ini, pemerintah melalui Kemendagri telah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016 tentang KSWP dalm pemberian pelayanan public tertentu di lingkup pemerintah daerah,” jelasnya.

Lanjut Plt. Gubernur, tujuan dari penerbitan Permendagri nomor 112 tahun 2016 ini merupakan landasan hukum untuk mengatur kewajiban perpajakan investor sebelum diberikan izin layanan publik oleh pemerintah daerah. ”Layanan publik yang dimaksud adalah, layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana Permendagri nomor 112 tahun 2016 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015,” ungkapnya.

Kaitan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan saat ini, menurut Plt. Gubernur ini merupakan momentum yang sangat penting, dalam arti bahwa setelah perjanjian kerjasama antara kedua pihak, baik pemerintah daerah dan Dirjen Pajak maka harus berkomitmen untuk sama-sama mensukseskan program KSWP.

”Saya dan tentunya semua kepala Daerah di Maluku Utara akan terus berupaya membenahi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan daerah, termasuk program KSWP. Pengelolaan pajak harus transparan, efektif dan efisien agar masyarakat terdorong untuk mebayar pajak dengan baik dan tertib,” paparnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Suluttenggomalut, Agustin Vita Avantin, dalam sambutannya mengatakan bahwa, program KSWP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan atau ketertiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

”Kepatuhan perpajakan yang baik dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak pusat (APBN), yang nantinya akan ditrnsfer melalui APBD masing-masing pemerintah daerah, sehingga program ini tidak saja menguntungkan Dirjen Pajak tetapi juga Pemda,” katanya.

Selain implementasi KSWP dalam pemberian layanan publik, pihaknya juga mengharapkan bantuan Pemda untuk mendukung Kanwil DJP Suluttenggomalut terkait data-data yang dapat digunakan dalam penggalian potensi perpajakan dimasing-masing daerah.

”Kami sangat bertermakasih kepada seluruh kepala PTSP yang telah melaksanakan implementasi KSWP pada masing-asing unit kerja,” akunya.

Sekadar diketahui, kegiatan penendatanganan kerjasama atau KSWP antar Pemda Maluku Utara dan Dirjen Kementerian Perpajakan ini merupakan hal yang pertama, yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Wilayah Suluttenggo dan diseluruh Indonesia. Acara yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, tampak hadir dalam acara tersebut, Plt. Gubernur Malut, Ir. M. Natsir Thaib, Kepala Dirjen Pajak Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin, Bupati Halteng Edi Langkara, Bupati Taliabu Alion Mus, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, Pejabat Bupati Haltim Muh Din, Plt. Walikota Ternte Abdullah Taher, Sekda Halut, Perwakilan dari Bupati Pulau Morotai, perwakilan dari Bupati Haltim, Kepela PTSP Malut Nirwan MT Ali dan sejumlah pejabat dari Dirjen Perpajakan Suluttenggomalut. (gun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here