Pembukaan 8 Kotak Suara, Form C7 KWK 3 TPS Goib

1
1606
Suasana Pembukaan Kotak Suara Pilgub Malut

TERNATE, PilarMalut.id – Pembukaan kotak suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Sabtu (01/09/2018), yang diperintah Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang Perselisihan Hasil Perhitungan (PHP) lalu berjalan lancar dan aman.

Pembukaan 8 kotak suara tersebut di saksikan langsung pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polda Maluku Utara serta saksi empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut.

Amatan PilarMalut.id, KPU Malut membuka 8 kotak suara berisi dokumen 50 TPS dari kecamatan Sanana dan 24 TPS dari kecamatan Taliabu Barat. Namun dalam proses pembukaan kotak suara terdapat keganjalan di tiga TPS lantaran tidak ada Formulir C7 KWK.

Tiga TPS terdiri dari TPS 3 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan TPS 2 Desa Kawalo serta TPS 1 desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, para saksi juga menemukan masalah lain pada form C7 dan Atb KWK di TPS lain yang tidak ditandatangani petugas KPPS dan PPS di dua kecamatan tersebut. Bahkan saksi juga menemukan Form C7 pada Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat, tidak memakai form asli berhologram KPU, melainkan hanya digunakan kertas HVS biasa.

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo saat dikonfirmasi PilarMalut.id, beralasan hal tersebut terjadi karena kelemahan pada penyelenggara di tingkat Desa.

“Ini terjadi karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) kita pada tingkat Desa, sehingga form C7 di tiga TPS saja bisa tercecer. Iya, mereka juga tidak menandatangi form C7 dan Atb KWK yang lengkap itu karena kesalahan ditingkat Desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah ditemukan permasalahan tersebut, pihaknya akan memerintahkan KPU di dua Kabupaten tersebut untuk mengevaluasi angota KPPS dan PPS di Kecamatan mereka masing-masing untuk mengetahui penyebab kesalahanya.

“Yang paling penting saat ini adalah kita sudah melihat barangnya ada atau tidak. Iya, kita hanya melihat hasilnya jika tidak ada maka kami akan bilang tidak ada. Dan semua sudah selesai tinggal kita sampaikan haslinya ke MK,” cetusnya.

Syahrani menambahkan, pihaknya memastikan akan memasukan dokumen yang telah diambil dari 8 kotak suara bersama pihak kepolisian ke MK pada Senin (04/09/2018) nanti. Sebab, pada 5 September sidang sudah akan dimulai.

“Iya, hasil seluruhnya akan dimasukan ke MK paling lambat pada empat september, karena pada lima September sudah mulai sidangnya. Hasilnya bagimana itu keputusan MK, kita hanya menerima hasilnya saja,” tutupnya. (Fir).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here