Panwaslu Periksa Sejumlah ASN Kota Tidore

0
324

TIDORE, PilarMalut.id – Akibat memberanikan diri terlibat dalam pertemuan internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tidore Kepulauan, berapa hari lalu di Sekretariat PAC PDI Perjuangan lingkungan Kusubrahi Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, pada Sabtu (07/04/2018) malam lalu, dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Malut, membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, harus berhadapan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Tidore Kepulauan.

Ketua Panwas Kota Tidore Kepulauan Ismail Idris, kepada sejumlah media, Senin, (16/04/2018) mengatakan, keterlibatan sejumlah ASN dikarenakan inisiatif mereka masing-masing.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, mereka (ASN) hadir dalam kegiatan tersebut karena inisiatif sendiri, dan tadi kami baru lakukan pemeriksaan terhadap lima ASN diantaranya Lurah Doyado, Lurah Kalaodi, Lurah Mafutu, Sekertaris Camat Tidore Timur dan salah satu pegawai pada Dinas Sosial Kota Tikep,” ujarnya.

Menariknya, dalam hasil pengembangan pada pemeriksaan juga terdapat oknum ASN lainnya yang turut melibatkan diri dalam pertemuan internal yang dilakukan PAC PDI-P Tidore Timur diantaranya lurah Cobodoe, lurah Jiko Cobo, lurah Dowora dan Kepala Seksi PMD kecamatan Tidore Timur.

“Jadi setelah dilakukan pemeriksaan itu masih ada empat ASN yang akan kami panggil, jadi total ASN yang diduga melakukan pelanggaran itu sebanyak 9 orang,” tambahnya.

Ia mengaku, setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah ASN yang terlibat dalam pertemuan internal salah satu partai politik, pihaknya akan melakukan pengkajian secara internal melalui Gakumdu untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan tersebut lanjut dia, hanya berlangsung selama 7 hari jika terbukti bersalah langsung direkomendasikan ke pihak Kepolisian.

“Jika kehadiran mereka itu terbukti bersalah dan menguntungkan pihak tertentu maka akan dikenakan sanksi minimal penjara 1 bulan dan maksimal 6 bulan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 188 junto pasal 71 yang merupakan pelanggaran pidana,” pungkasnya yang didampingi dua anggota Gakumdu Brigpol Rifai Adam dan Brigpol Norman Lisain.

Di akhir kesempatan, Ismail menegaskan, apabila sejumlah oknum ASN itu memenuhi unsur pelanggaran, dirinya tidak akan segan-segan memberikan efek jerah kepada ASN, sehingga menjadi pelajaran bagi ASN lainnya. (Oi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here