Pagu APBN 2021 untuk Maluku Utara Rp 15,551 Triliun

0
42
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, Provinsi Maluku Utara.

SOFIFI,PilarMalut.id- Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, di Aula Gedung Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, di Sofifi hari ini, Senin (30/11/2020).

Penyerahan DIPA tahun 2021  ini menjadi sejarah di tengah-tengah Pandemi dan yang pertama dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara setelah tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di Ternate.

Penyerahan ini dilaksanakan secara simbolis kepada 11 Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan 11 Pemerintah Daerah dan juga diikuti secara virtual kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah dilingkup Provinsi Maluku Utara.

Bayu Andy Prasetya dalam pidato laporan kepada Gubernur menyampaikan, penyerahan DIPA lebih awal dari yang direncanakan menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera melakukan pemulihan dan transformasi ekonomi lebih cepat.

Hal ini lanjut Bayu, membuktikan bangsa Indonesia tetap produktif bergerak menyongsong tahun 2021, walaupun sedang di masa Pandemi Covid-19. APBN tahun 2021 menjadi sangat penting perannya untuk menyeimbangkan beberapa tujuan seperti mendukung kelanjutan penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi serta transisi pembangunan nasional.

“Di tahun 2021 nanti, pemerintah fokus mengarahkan kebijakan fiskal yang ada dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2021 di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp 15,551 triliun dinataranya, alokasi belanja K/L tahun 2021 sebesar Rp4,996 triliun  untuk 38 K/L yang terdiri dari 325 Satuan Kerja (Satker).

“Belanja ini nantinya akan disalurkan melalui dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu KPPN Ternate dan KPPN Tobelo. Belanja tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi utamanya untuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan social,” tuturnya.

Kemudian kata Bayu, alokasi TKDD tahun 2021 sebesar Rp10,555 triliun yang diserahkan kepada 8 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota.

“TKDD tersebut akan digunakan untuk peningkatan quality control anggaran, mendorong pemda dalam PEN serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan anggaran 2021, perlu adanya persiapan yang cepat dan matang seperti percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan kontrak dapat dilakukan sesegara mungkin setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2021), percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, percepatan penetapan pejabat perbendaharaan (KPA/PPK, Bendahara, dan PPSPM) apabila terdapat perubahan.

Bayu berharap, DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun.

“Selain itu, kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing K/L dan Pemda dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah di tetapkan,” tutupnya. (Div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here