MENGHADANG KORUPTOR

0
158
HENDRA KASIM Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional)

PELAKSANAAN Pilkada tinggal menghitung hari. Berbagai diskursus dalam pelaksanaan Pilkada harus terus digalakkan, guna memastikan pelaksanaan demokrasi lokal tahun 2020 tidak berjalan sepi. Karena, demokrasi dibangun di atas kekayaan pendapat yang berbeda.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengajukan diskursus mengenai bakal calon atau setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan latar belakang mantan nara pidana korupsi.

Diskursus ini penulis anggap penting, tidak hanya karena pernah menjadi bahan perdebatan saat pelaksanaan Pemilu 2019, kini kembali diwacanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Lebih dari itu, dalam menajamen dikenal adigium “garbage in, garbage out”. Jika yang masuk adalah sampah, maka keluaran juga adalah sampah. Begitulah kira-kira pentingnya bibit masukan.

Pengalaman Pemilu

Perdebatan mengenai pencalonan mantan napi korupsi pernah hangat pada pelakssanaan Pemilihan Umum (pemilu) 2019. Waktu itu, perbedaan pendapat tegas terbelah antara KPU dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018), mengatur norma yang melarang mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg). Sementara itu, Bawaslu beranggapan bahwa hal tersebut merupakan pembatasan terhadap fundamental right yang tidak sepatutnya diatur dalam peraturan sekelas PKPU,  melainkan paling tidak pembatasan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang (UU).

Perbedaan pendapat antara kedua lembaga penyelenggara pemilu semakin menguat, ketika sebagian caleg yang didaftarkan oleh partai politik (parpol) dibatalkan oleh KPU. Para caleg mantan napi korupsi mengambil upaya hukum di Bawaslu. Atas upaya tersebut Bawaslu mengeluarkan Putusan, membatalkan Keputusan KPU mengenai pembatalan caleg mantan napi korupsi.

Menyikapi Putusan Bawaslu yang seragam di setiap tingkatan mengenai upaya hukum para mantan napi korupsi, KPU mengeluarkan Surat Nomor 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, Perihal: Pelaksanaan Putusan Bawaslu Mengenai Mantan Terpidana Korupsi, tertanggal 31 Agustus 2018, yang mengintruksikan KPU di daerah untuk menunda sementara Putusan Bawaslu sembari menungu sikap Mahkamah Agung (MA) dalam memutuskan judicial review PKPU 20/2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017).

Polemik antara KPU dan Bawaslu berakhir setelah MA menebitkan Putusan No. 45 P/HUM/2018 yang prinsipnya membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, setelah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g PKP 20/2018.

Restriction on Human Right

Belajar dari pengalaman pemilu 2019, KPU kembali mewacanakan pembatasan hak mantan napi korupsi untuk mencalonakn diri sebagai calon Kepala Daerah. Kali ini, pengaturan tentang restriction on human right diwacanakan oleh KPU untuk diatur dalam peraturan setingkat UU.

Pertayaannya, apakah pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui UU? dalam democratic rechtstaat atau constitutional democratic seperti halnya Indonesia, menegakkan human right bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dapat dipahami bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan tersebut hanya bisa dilakukan melalui media peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembatasan dimungkinkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebutlah yang dipahami sebagai constitutional bersyarat.

Gagasan menghadang mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah merupakan progressive ideas. Meskipun demikian, gagasan tersebut dianggap oleh sebagian orang bertentangan dengan semangat menegakkan hak asasi manusia. Olehnya itu, restriction on human right hanya dapat dilakukan melalui UU. Mewujudkan pembatasan melalui UU menurut penulis paling tidak dapat dilakukan melalui dua langkah, yaitu: Pertama; jika pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Sebagai extra ordinary crime, Presiden dapat menganggap bahwa negara dalam keadaan genting dan memaksa dalam melawan korupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah UU Pilkada untuk mengatur larangan mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah;

Kedua; pembuat UU dalam waktu singkat dapat mengubah UU Pilkada secara terbatas untuk memasukkan larangan mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah (rasanya cara ini hampir tidak mungkin);

Asas Keterbukaan

Dibandingkan melarang mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah, selain dibenturkan dengan fundamental tight, melihat waktu yang terbatas rasa-rasanya dua langkah tersebut sulit diwujudkan. Memaksimalkan asas keterbukaan, adalah pilihan yang lebih rasional.

Pengaturan mengenai mantan napi korupsi dalam peraturan perundang-undangan hanya sebatas mengumumkan di media yang bersangkutan adalah mantan napi korupsi. Pengaturan demikian hanyalah sebatas syarat formil pencalonan belaka. Sejauhmana jangkauan publik mendapatkan iformasi tersebut.

Publik sebagai pemilih memiliki hak untuk mendapatkan informasi tidak hanya visi misi, namun juga track record setiap calon Kepala Daerah. Tidak terkecuali catatan mantan napi korupsi.

Memaksimal asas keterbukaan atau transparansi, dengan mengatur kewajiban menyampaikan informasi kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan napi korupsi mulai dari syarat pencalonan, catatan khusus pada alat peraga kampanye hingga papan informasi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), menurut penulis lebih rasional serta dapat menjadi pilihan yang tidak bertentangan dengan hukum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Closing Statement

Pilkada sebagai salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, harus diubah agar tidak sekedar menjadi pesta demokrasi semata, harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Sebagai investasi, modal yang ditanamkan harus modal yang bersumber dari sumber-sumber yang hal. Bibit yang masuk sebagai calon Kepala Daerah haruslah melalui screening process yang efektif dan selektif. Proses penyaringan dapat dilakukan sejak awal dengan membatasi mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah, atau memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pemilih track record calon Kepala Daerah. Sebab itu, upaya menghadang koruptor haruslah dipahami sebagai upaya melawan kejahatan korupsi.[**]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here