Mendagri Tegaskan AGK Rotasi Pejabat Sesuai Prosedur

0
877
Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba saat melantik sejumlah pejabat beberapa waktu lalu

TERNATE, PilarMalut.id – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, menegaskan langkah Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) malakukan rotasi pejabat struktural dan fungsional sudah sesuai prosedur. Sehingga, rotasi yang dipersoalkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut dan segaja menerbitkan rekomendasi diskualifikasi tidak mendasar.

Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Heriandi Roni mengatakan, mutasi dan pelantikan yang dilakukan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, sudah sangat sesuai dengan mekanisme dan prosedur. “Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum dilakukan mutasi dan pelantikan pejabat tahap pertama Gubernur Malut telah menyampaikan surat ke Kemendagri dengan Nomor 821.2/68/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Mutasi jabatan, kemudian Kemendagri menyetujui proses mutasi dan pelantikan jabatan melalui Surat Mendagri Nomor 821/3910/OTDA tanggal 19 Juli 2018 tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Sony Sumarsono.

Selain itu kata dia, untuk lebih mempertegas surat Ditjen Otda, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan satu surat dengan Nomor 821/4948.A/SJ tanggal 19 Juli 2018 perihal Persetujuan Mutasi dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kemudian lanjut Heriadi, Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 821.2/81.A/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Mohon Persetujuan Izin Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut. Kementerian Dalam Negeri juga menyetujui dengan Menerbitakn Surat Nomor 821/7428/OTDA tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Pengisian dan pelantikan Pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Malut.

Baca JugaKemendagri Sebut Bawaslu Membabi Buta Terbitkan Rekomendasi Diskualifikasi

“Jadi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah betul-betul sangat sesuai dengan mekanisme dan Prosedur perundang-undangan termasuk memenuhi ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71. Kalau surat persetujuan sudah diterbitkan lalu apa yang salah dengan mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Malut,” katanya.

Selain itu, pihak Kemendagri juga sesalkan dan mengutuk keras Kubu AHM-Rivai yang mencatut nama Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Heriandi Roni, dengan menyebutkan dirinya yang menyatakan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cacat hukum dan inskontitusional.

Heriandi menambahkan, dirinya merasa dibohongi dan dijebak kubu AHM yang dengan sengaja memanfaatkan pertemuan untuk mempelintir kata-katanya yang di sampaikan saat pertemuan dengan kubu AHM.

“Saya tidak mungkin menyatakan demikian, mereka saja yang memanfaatkan situasi pertemuan dan saya merasa sangat kecewa. Kedepan kami akan hati-hati dalam menerima kelompok-kelompok yang datang untuk bertemu. Saya tidak mengetahui ihwal surat-surat tersebut karena memang terkait dengan mutasi dan pergantian pejabat daerah bukan menjadi ranah saya, tetapi menjadi kewenangan Direktorat kelembagaan,” imbuhnya. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here