Mantan Ketua KPU: Buka Kotak Suara Harus Rapat Pleno Dihadiri Seluruh Saksi Paslon, Bawaslu dan Kepolisian

0
683
Mantan Ketua KPU Malut, Mulyadi Tutupoho

TERNATE, PilarMalut.id – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara membuka Kotak suara untuk mengambil sejumlah dokumen, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut, mendapat tanggapan dari mantan Ketua KPU Malut, Mulyadi Tutupoho.

Menurutnya, jika KPU membuka kotak bukan atas perintah MK berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2018 pasal 71 ketentuannya harus melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, pihak kepolisian serta melibatkan seluruh saksi empat paslon karena tahapan belum selesai.

“KPU juga tidak bisa tiba saat tiba akal, tahapan ini belum selesai, sehingga perlu koordinasi dengan pihak terkait melalui rapat, dalam rapat koordinasi itu dokumen apa yang dibutuhkan KPU, disepakati dalam rapat itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KPU bisa membuka kotak suara jika ada perintah MK, maka wajib KPU membuka sendiripun tidak masalah, namun ini belum ada perintah sehingga harus dikoordinasikan lebih dulu.

Mekanisme dalam rapat koordinasi lanjut dia, pihak-pihak terkait sepakat membuka kotak suara guna mengeluarkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian digandakan, setelah itu dokumen asli kembali dimasukan dalam kotak dan penandatangan berita acara.

“Dalam kententuan itu koordinasi, maka harus duduk bersama, KPU menyampaikan maksud pembukaan kotak suara, dokumen apa yang dibutuhkan dan itu semua ditanda tangan dengan berita acara, untuk itu koordinasi dengan Bawaslu maupun kepolisian itu penting,” imbuhnya.

Mantan Ketua KPU Malut itu juga menuturkan, buka kotak suara harus rapat pleno dihadiri seluruh saksi paslon, Bawaslu dan kepolisian.

”Kalau tanpa perintah MK lalu KPU membuka kotak suara, harus perlu ada koordinasi, Bawaslu dan pihak kepolisian, serta milibatkan semua saksi pasangan calon, karena ini tahapan belum selesai, KPU tidak bisa seenaknya membuka kotak suara tanpa ada rapat koordinasi,” cetusnya.

Baca JugaEmpat Kendaraan Tempur Amphibi Milik TNI Tiba di Ternate

Mulyadi juga menilai, langka Polda Malut mengamankan kotak suara dengan memasang gembok pada pintu ruangan KPU Malut sudah sangat tepat. Sebab, dokumen tersebut milik negara, bukan milik KPU yang seenaknya membuka tanpa ada koordinasi.

“KPU Malut Harus ingat pada Pileg 2014 DKPP memberikan sangsi berat karena dokumen hilang, untuk itu jika pembukaan kotak suara tanpa ada rapat koordinasi, maka pihak kepolisian wajib mengamankan kotak suara karena itu dokumen negara,” tegasnya. (Gun).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here