Lima Daerah di Maluku Utara Tercatat Masuk Daftar Merah

0
133
Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.

Jakarta, PilarMalut,id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) warning  Pemerintah Daerah pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak tahun 2020 di tahap pertama yang tercatat di bawah 40 persen.

Kemendagri mencatat di 11 provinsi terdapat daerah yang masuk katengori merah lantaran mencairkan NPHD  belum mencapai 40 persen, salah satunya di Provinsi Malut ada lima daerah yang masuk daftar merah karena  sangat minim cairkan NPHD.

Lima daerah di Malut yang mencairkan NPHD masih dibawah 40 persen diantaranya, Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen. Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen, Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen. Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen. Kota Ternate Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen.

“Data yang kami himpun per 13 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, itu masih banyak daerah merah, artinya Pemda yang belum mencairkan NPHD-nya di bawah 40 persen, sangat disayangkan,” kata Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Meski demikian, ia berharap hasil data yang telah diperbaharui pada 15 Juli 2020, menunjukkan hasil menggembirakan dengan dicairkannya NPHD ke penyelenggara Pemilu dan pengamanan.

“Tapi ini kan masih data sementara ya, kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” ujarnya.

Daerah yang masih ‘merah’ atau pencairannya di bawah 40 persen adalah sebagai berikut:

  1. Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu: 12,30 persen.

  1. Provinsi Bengkulu

Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu: 39,58 persen.

Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen.

  1. Provinsi Lampung

Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.

Kota Metro pencairan NPHD KPU: 37,49 persen, pencairan Bawaslu 38,77 persen.

  1. Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu: 15,09 persen.

  1. Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen.

Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu: 15,16 persen.

Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen.

  1. Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu: 31,72 persen.

Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen.

Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu: 39,12 persen.

  1. Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persen.

  1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu: 39,02 persen

  1. Provinsi Maluku

Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU: 36,92 persen

  1. Provinsi Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen.

Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen.

Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen.

Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen.

Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen.

  1. Provinsi Papua

Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen.

Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu: 35,33 persen.

Diketahui, pencairan NPHD untuk Pilkada Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari APBD. (Div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here