Lantik Pejabat Jelang Pilkada, Bawaslu Layangkan Surat Panggilan ke Walikota Ternate

0
236
Kordiv DHPP Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid

TERNATE, pilarmalut.id – Bawaslu Kota Ternate dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan ke Walikota Ternate, H. Burhan Abdurrahman, untuk dimintai klarifikasi mengenai pelantikan pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Nomor 824/2342/2020 Tanggal 23 Juni 2020.

Selain Walikota Ternate, Bawaslu juga memanggil Sekertaris Daerah Kota Ternate, Yusup Sunya dan BKPSDM Yunus Yau. “Meskipun di Kota Ternate, Walikota bukan sebagai Bakal Calon Petahana, tapi Pasal 71 Ayat (2) itu larangannya bukan hanya kepada Petahana, sehingga akan diundang untuk dimintai klarifikasi terkait dengan hal itu,” kata Kordinator Devisi Hukum Penanganan Pelanggaran (Kordiv DHPP) Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid kepada wartawan, Sabtu (27/06/2020).

Setelah dilakukan klarifikasi kata dia, akan dikaji dan dianalisis untuk mengetahui apakah perbuatan pergantian pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

“Jika kita memperhatikan UU Nomor 10/2016, ada larangan mengenai dengan pergantian jabatan menjelang 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun pengecualiannya, yaitu pergantian pejabat boleh dilakukan bilamana mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

“Pengertian pejabat adalah Pejabat Struktural yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas. Sementara pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Ketentuan ini yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 maupun SE Mendagri No. 273/487/SJ,” tuturnya.

Lanjut Sulfi, subjek hukum yang dilarang melakukan pergantian jabatan yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota, termasuk dengan Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati dan Walikota.

“Artinya bahwa tidak hanya petahana yang dilarang, tetapi juga non-petahana. Tafsir yang demikian juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 273/487/SJ, yang menentukan juga bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang menyelenggarakan Pilkada baik yang mencalonkan maupun yang tidak mencalonkan diri,” paparnya, Seraya menambahkan, dari ketentuan tersebut merupakan hal penting yang perlu dipahami untuk ditaati dengan baik dan benar menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020, yang akan digelar tanggal 9 Desember nanti. (Div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here