Kuasa Hukum AGK-YA Laporkan Dugaan Kecurangan Saat Pencoblosan

0
1988
Koordinator Tim Kuasa Hukum AGK-YA saat melaporkan dugaan kecurangan di hari pencoblosan

TERNATE, PilarMalut.id – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan, PKPI dan Partai Perindo Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) melaporkan adanya dugaan kecurangan saat pemilihan umum 27 Juni lalu.

Koordinator Kuasa Hukum AGK-YA, Fadhly S. Tuanany mengatakan laporan dugaan kecurangan saat hari pencoblosan merupakan temuan dari saksi, relawan dan tim pemenangan AGK-YA. Kecurangan tersebut terjadi di beberapa kabupaten dan semuanya total ada tujuh laporan yang sudah disampaikan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

“Dugaan kecurangan saat hari pencoblosan ini dilakukan untuk memenangkan salah satu paslon. Padahal seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara sudah berikrar Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 ini harus berjalan bersih, jujur dan berintegritas,” kata Fadhly usai menyampaikan bukti-bukti laporan dugaan kecurangan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Senin (02/06/2018).

Dia menjelaskan dari laporan dugaan kecurangan yang sudah disampaikan ke Bawaslu, paling banyak terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Setidaknya ada dua dari tujuh kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memenangkan salah satu paslon.

“Hal ini sudah merugikan perolehan suara AGK-YA di Kabupaten Pulau Taliabu. Kami berharap ada tindakan tegas dari Bawaslu mengenai hal ini,” ungkapnya.

Kedua kecurangan tersebut, sambung dia, pertama berupa pencoblosan banyak surat suara yang dilakukan hanya satu orang saja di Desa Gela. Dua, penggunaan sisa surat suara yang dipakai habis untuk kepentingan pemenangan calon tertentu.

“Perbuatan ini sudah mencederai semangat demokrasi yang tercermin dari Pilgub Maluku Utara 2018. Kemungkinan besar masih ada kecurangan lainnya di Taliabu, namun kami hanya bisa mendapatkan dua bukti di wilayah tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Fadhly menuturkan ada juga kecurangan dengan mengubah Form C1 dengan menggunakan tipe x di Obi Selatan. Hal ini dilakukan demi memenangkan salah satu paslon. “Bukti diubahnya Form C1 dan penggunaan sisa surat suara mengindikasikan adanya keterlibatan dari penyelenggara pemilu ditingkat TPS,” ujarnya.

Baca JugaRatusan Caleg ‘Serang’ Polres Ternate

Lebih jauh, dia berharap Bawaslu Provinsi Maluku Utara segera merespon laporan ini dan mengambil langkah tegas, sehingga seluruh keinginan berbagai elemen masyarakat demi Pilgub Maluku Utara 2018 yang bersih, jujur dan terbuka bisa terlaksana.

“Laporan yang kami sampaikan juga sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilgub kali ini,” tegasnya. (Gun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here