KPK Gelar Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi di Malut

0
111
Pose Bersama Ketua koordinator wilayah IX KPK RI Budi Waluya (ke-6 dari kiri) bersama Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Kepala daerah lainnya

TERNATE, PilarMalut.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sekaligus penguatan dan penandatanganan komitmen Kepala Daerah se-Maluku Utara yang dipusatkan di lantai 4 aula Nuku Unkhair Ternate, Selasa (26/02/2019).

Kegiatan tersebut, dibuka Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan dihadiri Ketua Koordinator wilayah IX KPK (Maluku, Maluku Utara, Sulteng dan Sulut) Budi Waluya, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, Bupati Pulau Taliabu Alion Mus, Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi-Tapi, Sekertais Kota Ternate M Tauhid Soleman, Sekot Tikep, Sekkab Halbar, Rektor Unkhair Ternate, Prof DR. Husen Alting, asisten III Setda Malut Salmin Janidi, serta sejumlah pimpinan SKPDnya.

Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam sambutannya mengatakan penerapan program pencegahan dan penanggulangan Korupsi, sebagai bagian dari prioritas nasional dan langkah strategis pencegahan yang sudah dilakukan yakni pendampingan KPK.

“Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah banyak memberikan bantuan, pendampingan, fasilitasi serta advokasi dalam rangka pencegahan korupsi baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

Layaknya sebuah sistem lanjut Gubernur, pengendalian gratifikasi juga merupakan integrasi perangkat yang bekerja secara dinamis, serta adanya dukungan perangkat dan kegiatan, agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.

“Tentu saja upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi dapat dilaksanakan lebih optimal, jika dibangun di atas komitmen bersama, terutama komitmen pimpinan, semoga melalui kegiatan ini, kita dapat memiliki standar pemahaman komitmen yang sama, sesuai prinsip-prinsip yang dilaksanakan sebagai abdi Negara dan Masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Ketua koordinator wilayah IX KPK, Budi Waluya mengatakan, penguatan program pencegahan korupsi di Malut meliputi, optimalisasi hasil capaian program pencegahan korupsi, program survey penilaian integritas dan program optimalisasi penerimaan daerah.

“Fokus kegiatan 2019 pada 34 Provinsi yang secara total terdapat 542 Pemerintah Daerah, dengan agenda pendampingan seperti perencanaan anggaran/pengelolaan anggaran, perijinan, pengadaan barang jasa dan sumber daya alam, penerimaan daerah, aset daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan peningkatan sumber daya manusia,” katanya.

Ia menuturkan, Capaian kuantitas program secara nasional berada pada angka 58 persen, sedangkan untuk skala Maluku Utara dengan kuantitas capaian program pencegahan korupsi tertinggi adalah, Tikep dengan angka 63 persen, Kabupaten Pulau Morotai 56 persen, Halut 55 persen, Pemerintah Provinsi Malut 54 persen, Kota Ternate 49 persen, Taliabu 35 persen, Halsel 26 persen, Halteng 24 persen, Kabupaten Kepulauan Sula 25 persen, Haltim 21 persen dan Halbar 16 persen.

“Secara nasional untuk daerah Maluku Utara, capaian kuantitas rata-rata masih pada kisaran 39 persen. Olehnya itu, kinerja seluruh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pencegahan korupsi dan harapan saya, capaian ini lebih ditingkatkan lagi, sehingga secara keseluruhan, Maluku Utara bisa diangka 50 sampai 75 persen di tahun 2019 ini ” tuturnya. (Ay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here