KPK Dorong Penyusunan APBD Berbasis Elektronik

0
157

TERNATE, PilarMalut.id – Guna menghindari serta tidak diotak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kedepan penyusunan APBD berbasis elektronik termasuk di Provinsi Malut.

“Kita akan mendorong dalam setiap penyusunan APBD harus berbasis elektronik dengan menggunakan e-Planning, serta d-budgetingi. Sehingga, bisa terpantau langsung dari KPK dan publik juga bisa menilainya,” kata Kordinator wilayah unit Korup Pencegahan KPK RI Misbah Taufiqurrahman, di sela-sela Workshop Implementasi Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis Elektronik se Malut, di aula eks kantor wali kota Ternate, Selasa (06/02/2018).

Menurutnya, jika APBD Pemprov dan Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi elektronik, dipastikan semua kegiatan dan anggaran bisa terkontrol. Sebab, bila ada oknum tertentu, baik eksekutif dan legislatif yang berniat merubah atau menyelewengkan anggaran akan terdeteksi dan diketahui pelakuknya.

“Saat ini yang kami dorong baru pada pelayanan di PTSP berbasis elektronik, kedepan penyusunan APBD juga berbasis elektronik, karena saat ini di pusat sudah memulai,” katanya.

Langka KPK ini sebagai tindak lanjut kerja sama yang ditandatangani bersama Gubernur Malut, Bupati dan wali kota di Malut pada beberapa waktu lalu, terkait dengan 6 poin, salah satunya masalah transparan APBD.

“kami dorong secara bertahap, saat ini kami masih fokus pada proses perizinan berbasis elektronik, alhamdulillah sudah tiga daerah menggunakan yakni Pemrov Malut, Kota Ternate dan Halut. Kami harap semua kabupaten juga lakukan hal demikian,” tuturnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here