Ketua KPU Akui AHM Miliki KTP Ganda di Pilgub Malut

0
3212
Ketua KPU Malut Syahrani Sumadayo dan Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin saat memberikan keterangan kepada pers usai menjalani pemeriksaan di Polda Malut.

TERNATE, PilarMalut.id – Dugaan Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus (AHM), menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda mulai terungkap. Sebab, pihak KPU Malut mengakui jika AHM mencalokan diri sebagai Gubernur berpasangan dengan Rivai Umar sebagai wakil calon Gubernur Malut, memiliki dua KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda.  

Terungkapnya AHM menggunakan dua KTP yakni KTP Jakarta dan KTP yang di terbitkan pihak Dukcapil Pulau Taliabu, setelah Polda Malut menulusuri dengan cara meminta keterangan Ketua KPU Malut, Sahrani Sumadayo serta dua komisioner Bawaslu Malut, Muksin Amrin dan Aslan Hasan.

“Sudah Pasti memiliki dua KTP karena punya NIK yang berbeda, kita sudah Cek KTP nya sudah pasti dua,” kata Ketua KPU Malut, Syahrani Sumadayo, saat diwawancarai sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara, Selasa (17/07/2018).  

Meski begitu, kata Syahrani, AHM tetap menggunakan hak pilih dalam Pilgub Malut karena terdaftar sebagai pemilih berdasarkan syarat dokumen pemilih. “Kita hanya menghadiri undangan untuk mengklarifikasi saja, kita sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. kenapa Dia (AHM) terdaftar sebagai pemilih karena dia ada dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagai pemilih.

Ia menjelaskan, AHM memiliki dokumen A5 yang dikeluarkan TPS maupun KPU Kabupaten. “Yang penting dia terdaftar dulu dalam daftar DPT, kalau sudah terdaftar dia (AHM) minta A5 karena sesuatu dan lain hal,” tuturnya.

Baca JugaUsut Dugaan Pidana Pemilu, Polda Malut Periksa Ketua KPU dan Dua Komisioner Bawaslu

Bahkan lanjut Syahrani, pihaknya telah melakukan pengecekan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), ternyata AHM sudah terdaftar dalam DPT.

“Setelah kita cek ternyata yang bersangkutan (AHM) masuk daftar DPT karena PPD melakukan klarifikasi berdasarkan dokumen yang dia pegang. kalau ada KTP ya pasti dia daftar. Awalnya kan dari DP4, DP4 itu dari pemerintah begitu juga KTP, kenapa KTP nya ada dua silahkan tanyakan ke pemerintah. Kalau soal penyelenggaraan pemilu itu tidak masalah, soal urusan KTP Ganda itu Soal Badan yang berbeda, karena instrumen hukumnya lain,” imbuhnya. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here