Kesultanan Ternate Nilai Pembentukan Dewan Kebudayaan tidak Terlalu Penting

0
96
Pertemuan pihak Kesultanan Ternate dan Badan Pengurus Sibualamo Provinsi Maluku Utara, Keluarga Malamo Ternate dan Baabullah Institute di Pendopo Kedaton Ternate, Minggu (14/02/2020).

TERNATE, pilarmalut.id – Pihak Kesultanan Ternate, angkat bicara terkait rencana kongres pembentukan Dewan Kebudayaan Maluku Utara (Malut). Kesulatan Ternate menilai, kongres pembentukan Dewan Kebudaayan tidak terlalu penting, sehingga tidak perlu dilakukan pembentukan lembaga tersebut.

Sikap tegas pihak Kesultanan Ternate tersebut saat melakukan pertemuan dengan Badan Pengurus Sibualamo Provinsi Malut, Keluarga Malamo Terante (KARAMAT), Baabullah Institute dan BPC Sibualamo Kota Ternate.

“Lembaga Dewan Kebudayaan tidak penting dan kami tetap menolak,” kata Jou Ngofa Hidayat Mudaffar Syah kepada wartawan di Pendopo Kadaton Ternate, Minggu (14/02/2020).

Hidayat menyebutkan, apa urgensi pembentukan Dewan Kebudayaan Malut, meskipun dikabarkan arah pembentukannya untuk perlindungan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

“Kalau itu jadi dasar, Kesultanan Ternate sudah berbuat puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu, sejak lembaga adat ini belum bergabung dengan NKRI,” ujarnya.

Hidayat juga pertanyakan alasan fungsi etis kebudayaan yang disuarakan Dewan Kebudayaan Malut. “Fungsi etis seperti apa yang mereka maksud ?, kalau misalkan bisa terjadi konflik sosial seperti dulu kira-kira mereka bisa ngak mengamankan,” cetusnya.

Ia mencontohkan, konflik sosial pada tahun 1999, Sultan Ternate Mudaffar Syah, dengan segenap rasa etisnya melindungi rakyatnya yang saat itu tersakiti.

Hidayat menjelaskan, Sultan Ternate Mudaffar Syah, muncul rasa kebudayaannya ketika rakyatnya tersakiti, dalam bahasa Ternate Bobaso se Rasai yang dilandasi pada Magogoru se Madodara. Dalam bahasa Indonesia berarti rasa kasih dan sayang terhadap semua hamba Allah atau ummat manusia.

“Dewan Kebudayaan bisa tidak laksanakan fungsi etis seperti itu, Ini yang harus mereka jawab secara rasional,” imbuhnya.

Ia menegaskan, jika fungsi Dewan Kebudayaan hanya melastarikan adat dan budaya maka lembaga adat yang jauh sudah terbentuk juga melestarikan kebudayaan, namun jika dewan kebudaayan menjalankan fungsi etis maka lembaga adat yang sudah terbentuk juga sudah menjalan fungsi etis.

“Kalau mereka sebuah LSM atau lembaga pemerhati budaya itu bisa, karena lembaga pemerhati budaya juga sudah banyak dan itu yang harus dirangkul pemerintah untuk diberdayakan,” tuturnya.

Hidayat menambahkan, pembentukan Dewan Kebudayaan tidak terlalu penting. “Kalau mereka merasa penting ya pentingnya di mana?,” cetusnya. (div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here