Kemendagri Sebut Bawaslu Membabi Buta Terbitkan Rekomendasi Diskualifikasi

0
2752
Kantor Kemendagri RI inzert Komisioner Bawaslu Malut Aslan Hasan

TERNATE, PilarMalut.id – Sikap keberpihakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut), kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), dengan cara mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap Paslon Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA), lantaran menuding AGK melakukan rolling di Pemprov Malut tidak memiliki ijin dari Kemendagri, mengundang Kemendagri angkat bicara.

Kemendagri menilai, Bawaslu Malut sangat keliru dan membabi buta terbitkan rekomedasi diskualifikasi kepada paslon AGK-YA.

“Inilah yang kemudian menjadi kekeliruan Aslan Hasan, ia selaku anggota Bawaslu harusnya lebih cerdas dalam menggali informasi dari berbagai pihak, jangan kemudian tanpa prosedur yang baik, karena kepentingan sesaat langsung membabi buta mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi, ini kan lucu dan prematur, belum apa-apa sudah mengeluarkan rekomendasi membatalkan paslon AGK, sementara data dan informasinya bias dan tidak valid,” kata Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Heriandi Roni saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Malut di ruang rapat direktorat FKDH lantai 15, Rabu (07/11/ 2018) pukul 14.00 WIB.

Menurutnya, Bawaslu Malut memiliki cara amburadul dan sangat tendisius sehingga harus di laporkan ke DKPP karena Bawaslu Malut merusak proses politik dan administrasi Pilkada.

“Hal yang berbeda justru ditunjukan KPU Malut, mereka (KPU) sangat memahami dan mengerti prosedur penyelenggaraan pilkada yang baik dan benar. Tidak gegabah sebagaimana saudara Aslan Hasan, KPU secara prosedur pada tanggal 5 November 2018 menyampaikan surat Nomor 143/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 Perihal Permohonan Data kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk meminta semua surat yang berkaitan dengan mutasi dan pelantikan pejabat, baik surat permohonan yang berasal dari pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” katanya.

Ia mengungkapkan, untuk menghilangkan keraguan semua pihak termasuk KPU Provinsi Malut terhadap proses mutasi dan pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah secara tegas menjelaskan kepada KPU Malut melalui surat Nomor 800/8884/OTDA tertanggal 6 November 2018 perihal penjelasan terkait penggantian pejabat oleh Gubernur Maluku Utara.

Baca JugaDianggap Pro AHM-Rivai Bawaslu Malut Dilaporkan ke DKPP

Poin utama Dalam surat tersebut lanjut dia,  Mendagri menjelaskan bahwa mutasi dan penggantian pejabat yang dilakukan Gubernur Malut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dari kronologis dan fakta-fakta diatas, maka Kepada semua warga masyarakat Maluku Utara, kami menghimbau agar jangan lagi terprovokasi oleh ulah sekelompok orang yang tidak siap kalah dan tidak ingin Malut aman dan berkembang. Mari kita semua menghargai proses demokrasi yang telah kita bangun bersama dengan cara-cara yang santun dan beradab. Biarkan proses demokrasi ini berjalan sesuai koridor aturan hukum yang berlaku,” tuturnya. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here