Kejati Malut Canangkan Zona Integritas Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani

0
104
Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba saat memberikan sambutan pada Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kejati Malut

TERNATE, PilarMalut.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) Menggelar Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dipusatkan di Aula Kantor Kejati Malut, Senin (05/02/2019).

Dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas tersebut, dihadiri Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, Kajati Malut Wisnu Baroto, Perwakilan unsur Forkopimda, Rektor Unkhair, Rektor IAIN Ternate, Perwakilan empat Kesultanan dan di tandai dengan penandatanganan komitmen bersama menuju WBK dan WBBM serta penandatangan pakta integritas seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, dalam sambutannya mengatakan, pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah mendukung program pemerintah menata sistem penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

“Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima, kapasitas dan akuntabilitas kinerja, untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar berdaya guna dan mendatangkan kemanfaatan besar, demi terwujudnya penegakan hukum,” katanya.

Ia Menuturkan, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beserta seluruh Jajarannya, agar bersama-sama menyatukan tekad dan kesadaran melaksanakan komitmen, melaksanakan program reformasi birokrasi, membangun zona integritas sesuai dengan Peraturan MenPAN RB Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.

“Untuk merealisasi ini, perlu perubahan di bidang manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas kata Gubernur, sangat ditentukan  dari kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, pihaknya berharap ada perbaikan nyata di masa yang akan datang, dengan integritas yang kokoh terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat.

“Apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur yang ada dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif,” tuturnya.

Sementara Kepala Kejati Malut, Wisnu Baroto, dalam sambutannya mengatakan, Kejati Malut menyatakan komitmen bersama membangun reformasi birokrasi menuju zona integritas WBK dan WBBM. “Zona integritas WBK dan WBBM adalah upaya membangun budaya kerja yang terintegritas dan budaya kerja berbasis anti korupsi serta birokrasi yang melayani diseluruh Kementerian/lembaga dan pemeriantah daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan zona integritas dimulai dari rangkaian proses pencanangan, kemudian disusul pelaksanaannya sebagai WBK dan WBBM, serta reviue tim penilaian nasional. “Insya Allah pada akhirnya Kejaksaan Tinggi Malut ditetapkan sebagai Satker WBK dan WBBM. Dan hasil yang diharapkan menjadi target capaian yaitu, Kejaksan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkayan pelayanan publik,” tuturnya. (Ay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here