Jaksa Tipikor Tuntut AHM 12 Tahun Penjara

0
663
Mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus saat ditahan KPK (foto Kompas)

Jakarta, PilarMalut.id –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengadilan Tipikor Jakrata, Kamis (14/03/2019), menuntut mantan Bupati Kepulaun Sula, Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (AHM) 12 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar, karena dinilai AHM terbukti melakukan korupsi anggaran pengadaan lahan Bandara Bobong bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. 

“Menuntut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/03/2019) yang dikutip dari CCN Indonesia. 

Selain itu, AHM juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut, kata jaksa, harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. 

“Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana enam tahun penjara,” katanya. 

Jaksa memperberat hukuman AHM karena dianggap manipulatif dalam memberikan keterangan. Selain itu perbuatan AHM juga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 3,4 miliar.

Perkara ini berawal dari proyek pembangunan bandara Bobong pada tahun 2009. AHM menentukan harga lahan yang akan dijadikan lokasi bandara yakni Rp 8.500 per meter persegi yang dekat permukiman warga dan yang agak jauh Rp 4.260 per meter persegi.  Penentuan harga itu disebut tidak melibatkan pemilik lahan, Pina Mus dan Rahman Mangawai. 

Uang pembebasan lahan itu kemudian dibagikan ke sejumlah pihak di antaranya anggota DPRD Kepulauan Sula, Camat Bobong, kepala desa Bobong, hingga jaksa. 

AHM dituntut melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. (CCN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here