Inspektorat Kemenakertrans Temukan Jembatan Jano-Kedi Halbar Bermasalah

0
219
Ilustrasi

TERNATE, PilarMalut.id – Berdasarkan pada surat Inspektorat Jenderal Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan Nomor : Rhs.616/IJ/AHP/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan PPH kabupaten Halmahera Barat. Dalam surat tersebut, perihal atensi temuan hasil operasional audit program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT).

Sesuai surat perintah Irjen Kemenakertrans nomor: 239-OPS/PRINT/IJ/SES/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, terdapat sejumlah temuan diantaranya kelebihan pembayaran supervise pengawasan CV. Genta Prima Pertiwi senilai Rp. 26 juta lebih, kemudian realisasi fisik pembangunan jembatan Jano-Kedi sepanjang 25 meter dilokasi UPT.Sp.I Jano-kedi oleh PT. Tugu Utama Sejati, masih nol persen (0%). Padahal jangka waktu pekerjaan sudah berakhir sesuai dengan kontrak nomor: SPP.154.b.475.1/P2MKT/DTT-HB/V/V/2010 dengan nilai kontrak 1,7 Miliar lebih dengan masa kerja 11 Juni – 6 November 2010.

Selain itu, PT. Tugu Utama Sejati juga tidak menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dari Bank ataupun Asuransi. Sementara sudah terdapat pencairan uang muka dan termin satu sebesar Rp. 1,1 miliar lebih. Berdasarakan pada hasil pengecekan tim Irjen Kemenakertrans pada tanggal 11 desember 2010. Belum ada pembangunan sama sekali. Hanya terdapat bahan material yang dibiarkan dilokasi pekerjaan.

Atas dasar temuan tersebut, pihak Inspektorat kemenakertrans meminta agar Kadis Nakertrans Halbar, Ahmad Zakir Mando selaku KPA dan PPK untuk bertanggungjawab dengan meminta pihak ketiga yakni PT. Tugu Utama Sejati untuk mengembalikan uang muka dan termin satu (I) yang telah dicairkan serta tidak lagi mencairkan dana sisa dikas senilai Rp. 600 juta. Pihak ketiga dikenakan denda sebesar Rp. 87 Juta lebih. Akan tetapi, diduga tidak dilakukan pembayaran denda tersebut, sehingga diduga Negara dirugikan senilai Rp. 1,3 Miliar.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, melalui plh. Kasipenkum, Ikram M. Saleh saat dikofirmasi beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya sudah mengirim surat ke Irjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan temuan tersebut.

“kami sudah menyurat, mereka untuk meriview hasil temuan tersebut, saat ini kami masih menunggu balasan dari mereka pihak Irjen, dirinya juga menegaskan pihaknya pasti akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk dilakukan pengembangan,” ungkapnya. (red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here