Ini Paparan Paslon MONAS Usung Visi “Haltim Lebih Baik, Tangguh dan Berdaya Saing”

0
27
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Moh. Abdu Nasar-Azis Ajarat (MONAS).

HALTIM, PilarMalut.id– Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Moh. Abdu Nasar-Azis Ajarat (MONAS) mengusung visi “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Halmahera Timur yang Lebih Baik, Tangguh dan Berdaya Saing” dalam Pilkada kali ini.

Visi  yang digagas paslon nomor urut 3 tersebut merupakan solusi tepat  berdasarkan hasil cermati berbagai masalah yang mengrogoti masyarakat di Kabupaten Haltim saat ini.

Calon Bupati Moh. Abdu Nasar memaparkan, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, visi dan misi yang dirancang mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana yang dirumuskan dalam visi dan misi mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan dalam tugas pokok urusan pemerintahan.

“Permasalahan pokok tersebut terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Permasalahan pokok tersebut memiliki saling keterkaitan secara utuh dan berkesinambungan dari periode pembangunan sebelumnya dan ke periode pembangunan berikutnya. Selain itu, rencana yang dirumuskan juga mernpertimbangkan isu-isu yang berkembang pada lingkungan strategis Kabupaten Halmahera Timur,”  ujarnya.

Selain mengacu pada dokumen formal RPJPD sebagai panduan, kondisi umum daerah sebagai hasil dan dampak dari pelaksanaan pembangunan selama ini juga menjadi referensi utama dalam menentukan visi dan misi calon kepala daerah.

“Secara umum, pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur telah berjalan di atas koridor yang sesuai, namun belum mampu menjawab permasalahan secara komprehensif sehingga dampaknya secara langsung bagi masyarakat belum dapat dirasakan. Hal ini dapat dilihat tiga indikator utama mengevaluasi pembangunan yakni tingkat kemiskinan, indeks ketimpangan (indeks gini), Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” urai nya.

Cabup yang diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Garuda ini menyebutkan, IPM Kabupaten Halmahera Timur selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan nilai dan posisi relatif tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Halmahera Timur sebesar 63,99 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 65,91. Tahun 2016 IPM Kabupaten Halmahera Timur sebesar 64,92 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 66,63. Tahun 2017 IPM Kabupaten Halmahera Timur sebesar 65,77 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 67,20. Sedangkan pada tahun 2018 IPM Kabupaten Halmahera Timur sebesar 66,20 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 67,76. Selanjutnya pada tahun 2019, IPM Halmahera Timur menjadi sebesar 66,74 dan Provinsi Maluku Utara sebesar 68,70. “Di antara kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, angka IPM ini relatif baik,” papar Abdu yang juga mantan Sekretaris Daerah Haltim tersebut.

Sementara itu, indeks ini di Haltim antara tahun 2017 berkisar antara 0,24. Data statistik Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa pertambangan di Haltim sempat menjadi primadona ekonomi selama beberapa tahun hingga harus berakhir pada tahun 2014. Hal yang dalam realitanya telah melahirkan sejumlah isu baru: hilangnya lapangan pekerjaan di sektor tambang, turunnya pendapatan daerah (PDRB) secara signifikan, serta dampak negatif bagi lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi sektor perikanan dan munculnya persoalan kesehatan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Haltim selama periode tahun 2015–2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka kemiskinan di daerah ini adalah sebesar 13,30 persen dari total jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (85.188 jiwa). Selanjutnya pada tahun 2019, angka kemiskinan di daerah ini meningkat menjadi sebesar 14,53 persen dari jumlah penduduk (95.005 jiwa).

“ Untuk itu, diperlukan program-program prorakyat yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sehingga pada periode-periode mendatang permasalahan kemiskinan di daerah ini dapat ditekan secara lebih fokus dan bersama-sama melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” terangnya.

Ia menuturkan, ada tiga kelompok isu dalam pembangunan di Haltim, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya, serta aparatur. Isu yang pertama mencerminkan isu ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas warga. Dalam isu yang kedua ditemukan persoalan masih minimnya peran kelompok masyarakat dalam pembangunan, dan dalam isu ketiga mengarah pada dimensi dan praktek tata kelola pemerintah yang menjadi isu kunci dari pelaksanaan pembangunan.

Dari tiga pengelompokan isu tersebut lanjut Abdu, permasalahan dasar di Kabupaten Halmahera Timur, sebagai berikut:

  1. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan

Untuk sektor pendidikan problem jumlah guru yang juga masih terbatas dan belum merata, terutama pada guru mata pelajaran. Di samping itu jumlah guru yang bersertifikasi juga perlu diterapkan strategi khusus hingga jumlahnya meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Masalah lainnya yaitu keterbatasan jumlah sekolah SMP dan SMA, infrastruktur jalan dan transportasi, serta pandangan hidup masyarakat yang sebagian belum menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan terpenting bagi masa depan anak-anaknya.

Untuk bidang kesehatan, ada keterbatasan kesediaan fasilitas kesehatan, hanya ada satu rumah sakit walaupun ada puskesmas di setiap kecamatan berdampak pada munculnya persoalan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Hal ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Halmahera Timur. Jumlah populasi dokter umum dan dokter spesialis yang masih minim, di samping tenaga kesehatan lainnya yang memiliki spesifikasi khusus masih mengalami persoalan pada jumlah dan sebarannya. Semua hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap wajah pelayanan dasar di Halmahera Timur dan kualitas sumberdaya manusia.

  1. Kurangnya infrastruktur transportasi, infastruktur pertanian kelautan perikanan, dan pemukiman. Minimnya infrastruktur fisik berakibat pada rendahnya akses warga dan konektivitas antara wilayah dan menghambat warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
  2. Keterbatasan perekonomian berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Potensi perekonomian di sektor lain belum cukup tergarap dengan optimal. Misalnya pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Juga, perikanan laut yang sangat potensial namun harus berhadapan dengan tantangan kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh tambang.
  3. Belum kuatnya tata kelola pemerintahan

Belum kuatnya tata kelola pemerintahan antara lain terlihat dari: (1) pola koordinasi internal SKPD yang belum optimal. (2) Lemahnya koordinasi lintas bidang/SKPD. Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewajibkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kondisi eksternal, sejumlah inovasi di bidang pelayanan dan pemerintahan umum diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan pemerintahan yang prima, cepat dan terbaik, seperti e-government yang sudah banyak diimplementasikan di Indonesia di sejumlah pemerintah daerah.

  1. Belum kuatnya rekognisi masyarakat dan kohesivitas sosial

Masyarakat merupakan sumberdaya pembangunan yang sangat penting di samping sumberdaya keuangan dan kelembagaan pemerintah. Namun agaknya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan belum cukup optimal. Persebaran penduduk yang tidak merata, kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, latar belakang masyakarat yang berbeda menghadirkan tantangan tersendiri.

Kelima masalah fundamental di atas menjadi fokus atau dasar menetapkan visi, misi dan program serta agenda kerja dalam periode kepemimpinan di Halmahera Timur. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa hal yang akan menjadi rujukan sebagai penentuan program wajib, program unggulan dan program penunjang, yaitu:

  1. Peningkatan layanan dasar utamanya pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur disertai dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya pendukung.
  2. Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat, terutama jaringan jalan, jaringan irigasi, pasar, dan listrik.
  3. Peningkatan produktivitas dan daya tahan perekonomian daerah dengan mengembangkan potensi sektor non-tambang berbasis lokal dan ekonomi kreatif yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat.
  4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
  5. Pemberdayaan dan penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk masyarakat adat guna merawat nilai-nilai sosial kebudayaan secara berkesinambungan.
  6. Menciptakan kondisi daerah yang kondusif dan ramah investasi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Dengan mencermati kondisi obyektif Kabupaten Haltim, maka paslon Abdu-Azis mengusung visi “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Halmahera Timur yang Lebih Baik, Tangguh dan Berdaya Saing”.

Kehidupan masyarakat yang lebih baik, sambung calon Wakil Bupati Azis Ajarat, merujuk pada cita-cita dan keinginan besar seluruh masyarakat agar terciptanya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, yang lebih baik dari segi kualitas hidup yang tercermin dari menurunnya angka kemiskinan serta terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan makmur.

“Filosofi yang terkandung dalam visi kehidupan yang lebih baik juga mengandung makna menjadikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah yang maju dan lebih baik dari kondisi masa lalu, baik dari segi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, cerminan khidupan masyarakat yang lebih baik dilihat dari meningkatnya produktivitas ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kondisi lebih baik juga menghadirkan suasana tertib sosial dan berbudaya yang menuju pada tatanan keharmonisan sosial sebagai modal utama dalam pembangunan daerah,” jabarnya.

Tangguh memiliki makna kemampuan seluruh masyarakat Halmahera Timur dan segala potensi yang dimiliki dalam menghadapi dan menjawab setiap permasalahan pembangunan dan permasalahan sosial yang ada.

“Filofosi tangguh juga merupakan gambaran nyata akan modal sosial dan karakteristik dasar yang dimiliki masyarakat untuk bergerak menuju suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dalam konteks ini, tangguh memiliki nilai optimisme dan harapan besar untuk memaksimalkan seluruh potensi, karakteristik dalam menghadapi dan menjawab tantangan dan perubahan zaman,” sambungnya.

Sementara, konteks berdaya saing dalam kalimat visi memiliki makna keyakinan dan kepercayaan diri segenap masyarakat untuk dapat tumbuh (berkembang) dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Berdaya saing juga merupakan kekuatan motivasi untuk mewujudkan cita-cita luhur pendahulu dan seluruh masyarakat untuk tampil dengan sejumlah prestasi dan inovasi agar bisa berdiri sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya,”  tutup Azis. (RD).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here