Gubernur Serahkan DPA 2019 ke SKPD, Anggaran Dikjar Terbesar

0
298
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, saat menyerahkan Daftar Penyediaan Anggaran (DPA) ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

TERNATE, PilarMalut.id – Dalam ragka mempercepat realisasi APBD tahun 2019, gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menyerahkan Daftar Penyediaan Anggaran (DPA) ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Malut.

Penyerahan DPA diserahkan secara simbolis pada enam SKPD yang anggarannya terbesar dilingkup Pemprov, sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak kinerja dan fakta integritas.

Acara penyerahan DPA berlangsung di Aula Melati Kediaman Gubernur Malut kelurahan Kalumpang Kota Ternate, Rabu (16/01/2019) dihadiri Kepala BPK Perwakilan Malut dan Kepala Dinas dilingkungan Provinsi Malut.

Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba dalam sambutannya mengatakan, bagi SKPD yang DPA terbesar tentunya reskikonya juga sangat besar sehingga jangan gembira, tetapi harus banyak bekerja.

“Bagi semua baik SKPD juga SKPD yang anggarannya kecil agar harus tepat sasaran jangan sampai mengalir ditempat lain. Kita sudah digaji oleh negara maka kita usahkan jangan sampai banyak sorotan terutama di Dikkbud, PUPR, Perkim,Keuangan dan sekretariat DPRD,” katnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan mengatakan, untuk struktur dari APBD pendapatan di patok senilai Rp 2,740 triliun dengan target pendapatan yang sudah estimasikan dapat diterima, sehingga tidak akan mengalami defisit lantaran pelaksanaan APBD dikemudian hari.

Ia menjelaskan, PAD ditetapkan senilai Rp 430 miliar dengan nilai pendapatan pajak Rp 300 miliar. “Nilai Rp 300 miliar adalah kenaikan 10 persen dari realisasi PAD yang telah diterima di tahun 2018. Sehingga, walaupun intekmental masih 10 persen tetapi dengan beberapa perbaikan ini dapat direalisasikan. Kemudian, dana perimbangan sebesar Rp 2,281 miliar  dan pendapatan lain-lain yang sah senilai  Rp 30 miliar,” ujarnya.

Bambang menuturkan,  pendapatan lain-lain yang sah sedikit kurang karena terlalu optimis pendapatan lain-lain dari sektor pertambangan, sehingga menetapkan hanya senilai Rp 30 miliar.

“Diharapkan dengan sosialisasi dari DPRD pada akhir tahun dan akan renacakan kerja sama antara DPRD bersama eksekutif khususnya dari dinas teknis, men sosialisasikan kembali kepada perusahan. Sehingga mereka secara suka relah memberikan tambahan pendapatan dari sektor lain- lain PAD,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk belanja dan tidak langsung pada posisi Rp. 2,705 trilun yakni  untuk belanja tidak langsung  senilai Rp 1, 275 trilun dan belanja langsung senilai Rp 1,479 triliun.

“Jadi hampir 60 persen lebih untuk belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung” akunya.

Mantan kepala inspektorat itu menambahkan,  untuk surplus di estimasikan  senilai Rp 37 miliar untuk menyelesaikan kewajiban yang belum sempat terselesaikan di tahun 2018 karena masalah waktu. ”Sehingga di tahun 2019 ini akan kita sekesaikan,” tutupnya.

Data yang dihimpun DPA yang diserahkan gubernur kepada SKPD, anggaran terbesar  yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp. 6,16 miliar terdiri belanja tidak langsung senilai Rp.312.190 miliar dan belanja langsung senilai Rp 302.878 miliar. PUPR pagu anggaran senilai Rp 309 Miliar terdiri belanja tidak langsung senilai Rp 20.685 miliar dan belanja langsung senilai Rp 288.760 miliar. Dinas Perkim  pangu anggaran senilai Rp139 miliar dari belanja tidak langsung senilai Rp. 5.530 miliar dan belanja langsung senilai Rp 134 miliar.

Kemudian, Sekretariat Dewan paguanggaran senilai Rp 110 miliar terdiri belanja tidak langsung senilai Rp 10.459 miliar dan belanja langsung Rp 1.195 miliar. Dinas kesehatan Rp. 77 miliar terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp 17.672 miliar dan belanja langsung senilai Rp 59.587 miliar. BPKAD senilai Rp 42.788 miliar. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here