Gubernur Buka Rakor UPBJ se-Malut

0
41

TERNATE, PilarMalut.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) se-Maluku Utara, di Grand Daffam Hotel, Senin (15/07/2019). Rakor tersebut dibuka langsung Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Untuk pelayanan publik, serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah UKPBJ memiliki kontribusi yang sanagat penting dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai prinsip pengadaan yang efisien yaitu, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Ia menjelaskan, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah menjadi pedoman kurang lebih delapan tahun.

“Perpres Nomor 16 Tahun 2018, merupakan era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Lahirnya Perpres ini dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi,” ujarnya.

Ia menuturkan, tidak sedikit kasus pengadaan barang/jasa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan masuk sebagai kategori terbanyak kedua yang ditangani KPK setelah kasus penyuapan.

“Ini menunjukan sektor pengadaan barang/jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran. Pengadaan barang/jasa sekan menjadi ‘primadona’ bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan perbuatan jahat,” terangnya.

Ia berharap, seluruh pelaku pengadaan untuk dapat bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, sebab bila diabaikan atau bekerja berdasarkan keingin pribadi dan mengharapkan keuntungan besar dalam pelaksanaan pengadaan, kelak akan berhadapan dengan hukum.

“Saya berharap UKPBJ menjadi organisasi yang mandiri, profesional serta bebas intervensi dan mencapai level pro-aktif di tahun 2020 menurut model kematangan UKPBJ yang dibangun oleh LKPP dan Stranas KPK,” ucapnya.

Sementara, laporan kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Malut, Saifudin Djuba mengatakan, kegiatan akan dilangsungkan selama dua hari dengan menggunakan anggaran DPA BPBJ Malut tahun 2019.

“Tujuan dari kegiatan ini, agar peserta dapat memahami fungsi dari UKPBJ yaitu, pengelolaan dan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pembinaan SDM serta pendampingan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hasil yang ingin di capai yakni para aparatur UKPBJ dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga dapat dicapai kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here