Gubernur Ajak KPK Fokus Awasi Pemerintah di Malut

0
259
Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba saat diwawancarai awak media di depan kantor KPK

SOFIFI, PilarMalut.id – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba, menginginkan Malut bebas dari praktek korupsi, sehingga masyarakat Malut bisa merasakan kesejahteraan. Atas dasar keinginan tersebut, Gubernur Malut mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pemerintah di Malut baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Gubernur Malut meminta KPK fokus melakukan pengawasan pemerintahan di Malut, saat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Tjhajo Kumolo, memboyong Gubernur bersama Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali serta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno serta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinald Djunaidi-Chusnunia Chalim, berkunjung ke KPK, pada Rabu (12/06/2019).

Dihadapan pimpinan KPK, Gubernur Malut mengajak KPK juga harus fokus mendatangi Maluku Utara untuk mengawasi pemerintah di wilayah Malut. “Saya merasa malu jika ada masalah di daerah saya, apalagi menyangkut korupsi. Jadi kalau ada masalah bukan hanya saya yang malu sendiri tapi semua kepala daerah juga ikut malu,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya meminta KPK fokus melakukan pengawasan di Malut agar kepala daerah di Malut juga berhati-hati dalam penggunaan uang rakyat demi kemakmuran masyarakat Malut.

“Pencegahan korupsi harus diseriusi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan bisa menyentuh secara langsung pada kebutuhan masyarakat dan daerah pun menjadi berkembang.” katanya.

Setelah melakukan pertemuan dengan KPK kurang lebih 3 jam, Mendagri Tjhajo Kumolo melakukan konfrensi pers dengan awak media. Menurutnya, kadatangan mereka diterima cukup lengkap baik pimpinan maupun pejabat struktural KPK .

“Kami diterima KPK tadi banyak berdiskusi dan banyak masukan-masukan khususnya bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ketiga gubernur yang ada ini memiliki keinginan bersama untuk bersepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah,” ujarnya.

Mendagri mengaku, dalam pertemuan tersebut juga membahas beberapa poin-poin penting termasuk area-area rawan korupsi.

“Ketiga gubernur dan wakil gubernur ini sepakat untuk menjaga, karena mereka memiliki janji politik kepada masyarakat disaat kampanye sehingga paling tidak mereka dapat membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tuturnya.

Mendagri juga berpesan kepada setiap kepala daerah untuk mensosialisasikan pesan anti korupsi di setiap masing-masing daerah. (div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here