Empat OKP Desak Bupati Halut Copot Empat Pejabat Pergi ke Canada

0
141

TOBELO, PilarMalut.id – Sebanyak empat Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), melakukan aksi mendesak Bupati Halmahera Utara, Frans Manery, segera mencopot empat pejabat lingkup Pemda Halut dari jabatan. Sebab, dinilai empat pejabat dianggap menggunakan SPPD hanya untum menghamburkan uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pergi ke Canada, tanpa alasan yang jelas.

Empat OKP yang melakukaan aksi di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kamis (16/05/2019) yakni, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuaan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Pemuda Muhammadya. Melakukan aksi demo didepan.

Dalam unjuk rasa tersebut, masa aksi menyebutkan empat pejabat yang diduga menggunakan SPPD pergi ke eropa hanya berwisata diantaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe, Kepala Dinas Kesbangpool Menas Rompis, Kasat Satpol PP Nelson Sahetapy dan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Yenni Rahmani.

Ketua DPC GMNI Halmahera Utara, Jenfaher Lahi mengatakan, pihak Pemda harus bersikap tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena sesuai dengan data yang diperoleh ternyata empat pejabat menggunakan APBD dan juga dibiayai oleh Pengusaha Kopra (PT.Mira) untuk pergi ke luar negeri.

“Kami tidak main-main terkait dengan masalah ini, jadi kami berharap masalah ini secepatnya diselesaikan apabilah tidak diselesaikan mak kami akan datang yang kedua kalinya dengan massa yang lebih banyak lagi, karna perbuatan empat pejabat ini sudah merugikan negara,” katanya.

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan massa aksi sebanyak 20 orang melakukan tatap muka dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Ferdy Tjandua, Kepala Dinas BKD dan Kabag Hukum di ruang Mitting Bupati.

Dalam tatap muka tersebut, Sekda Ferdy Tjandua mengatakan, jika benar empat pejabat ke Canada dengan menggunakan SPPD, meminta kepada pihak Ispektorat untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

Selain itu, Sekda juga meminta kepada inspektorat segera memeriksa empat pejabat untuk memastikan empat mengunakan SPPD dan dibiayai pengusaha Kopra (PT. Mira).

“Kalau memang mereka menggunakan SPPD dan mereka dibiayai Pengusaha Kopra (PT.Mira), maka saya berharap pihak Inspektorat agar mengusut tuntas masalah ini,” tegas Sekda Ferdy Tjandua di hadapan massa aksi. (AA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here