Dugaan Kecurangan AHM-RIVAI Terbongkar di Sidang MK

2
2344
Suasana Sidang Perdana gugatan AGK-YA di MK

JAKARTA, PilarMalut.id – Sidang pendahuluan sengketa perselihan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/201, atas pemohon pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut nomor urut 3 KH Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA), Kamis  (26/07/2018), resmi di helat.

Sidang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat dan didampingi dua anggota majelis Suhartoyo dan Maria Farida Nurhayat, dihadiri pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan termohon KPU Malut, Buchari Mahcmud didampingi kuasa hukum Ali Nurdin.

Sementara,  Bawaslu RI dan Bawaslu Malut sebagai pemberi keterangan. Sedangkan pihak pemohon paslon nomor urut 3 AGK-YA menyampaikan dalil gugatan melalui kuasa hukum AH Wakil Kamal.

Dalam sidang tersebut, AH Wakil Kamal menyampaikan objek gugatan beruapa pleno penetapan rekapitulasi suara pasangan calon dengan nomor: 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada 7 Juli 2018.

Dalam sidang pendahuluan, AH Wakil Kamal membeberkan ratusan dugaan temuan pelanggaran yang terjadi di dua kabupaten yakni Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kasus warga enam desa yang tidak melakukan pencoblosan serta SKCK calon Gubernur Malut AHM yang termuat dalam 157 halaman dokumen gugatan.

AH Wakil Kamal menjelaskan, warga enam desa yang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada 27 Juni 2018 sebanyak kurang lebih 4 ribu orang, lantaran ribuan warga yang memiliki e-KTP di terbitkan Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

“KTP 4 ribuan pemilih itu Halbar, tapi termohon (KPU) dimasukkan ke Halmahera Utara. Kisruh eman desa ini sudah cukup lama dan belum diselesaikan sampai saat ini. Masyarakat gak mau memilih di Halmahera Utara karena memang KTP mereka Halmahera Barat. Kami akan membuktikannya,” ujarnya.

Selain itu, AH Wakil Kamal mengaku, juga terjadi satu orang mencoblos lebih dari sekali dengan cara menggunakan suara orang lain yang tidak berhak alias menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia, menggunakan pemilih yang berada di luar daerah dan penyalahgunaan PBBH (pemilih pindahan) dan DPTB (pemilih tambahan) serta pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan domisili.

“Pemilih menggunakan suket dari kepala desa. Padahal seharusnya ada keterangan dari Dukcapil setempat. Bahkan terjadi Intimidasi, mengusir saksi, memukul saksi serta tidak memberi formulir C1 pada saksi nomor urut tiga AGK-YA. Bahkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Jadi saksi pemohon tidak menandatangani tapi ada tanda tangan pada formulir C1,” urainya.

Wakil Kamal juga menyebutkan, berdasarkan temuan tim hukum AGK-YA, terdapat 7.237 pemilih ganda dalam DPT diseluruh TPS di Taliabu dan 2.378 pemilih dalam DPT yang bukan warga Pulau Taliabu karena berdasarkan kartu keluarga di luar Taliabu dan akan dibuktikan kegandaannya.

“Intimidasi  dan pemukulan saksi AGK-YA terjadi di Desa Holbota kabupaten Taliabu atas nama Rizal Soamole, Kepala desa Holbota. Pemukulan yang sama juga terjadi di TPS satu desa Tabona,”  terangnya.

Pelanggaran juga terjadi di desa Holbota atas nama Rudi, yang mencoblos sebanyak 23 surat suara sisa. Bahkan AHM mencoblos di Desa Gela Taliabu Utara, sedangakan AHM diduga memilik KTP ganda. “Di Sula kasus yang terjadi hampir sama,” bebernya.

Ia juga mengungkapkan, sebanyak 15.139 pemilih DPT Sula yang ganda dari seluruh TPS yang ada.  Selain itu, terdapat 2.321 pemilih DPT yang di kartu keluarganya bukan penduduk Sula. “Kami akan membuktikannya yang mulia,” ucapnya.

Berdasarkan pelanggaran tersebut pemohon menyampaikan sejumlah poin permohonan ke MK diantaranya membatalkan SK KPU Malut, mendiskualifikasi paslon nomor urut satu AHM-RIVAI sebagai peserta Pilgub 2018, memerintahkan kepada termohon untuk melakukan PSU seluruh TPS di Malut tanpa mengikut sertakan Paslon AHM-RIVAI, atau tidaknya memerintahkan termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Taliabu dan Sula, memerintahkan KPU Malut untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan KPU RI serta Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi proses PSU, memerintahkan Kepolisian RI, untuk mengamankan PSU, memerintahkan kepada termohon untuk melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan.

Usai mendengar pokok permohonan dari kuasa hukum AGK-YA, majelis sidang langsung jadwalkan sidang lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban termohon dan pihak terkait pada 1 Agustus 2018, dengan meminta pada termohon menanggapi semua pokok perkara yang disampaikan pemohon.

“Jawaban pemohon dan pihak terkait dapat dimasukkan selambatnya dua hari setelah sidang ini,” tutur ketua MK Arief Hidayat.

Baca Juga :Korem Upacara Pelepasan Satgas Pamrahwan Yonif Raider Khusus 732

Dilain sisi, komisioner KPU RI Hasyim As’yari meyakini gugatan AGK-YA tidak akan dikabulkan karena keputusan KPU Malut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Lihat saja Gugatannya sebanyak 157 halaman, toh buktinya hanya 9. Jadi silahkan anda nilai sendiri,” tukasnya. (Gun).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here