DPRD Halbar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018

0
44

JAILOLO, PilarMalut.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menggelar Rapat Paripurna masa Persidangan ke II Tahun 2019, dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggugjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat (APBD) Tahun 2018, di ruang sidang utama kantor DPRD Halbar Senin, (08/07/2019).

Turut hadir dalam paripurna terbut Bupati Halbar Dany Missy, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, Sekda Syahril Abdul Rajak, Kapolres AKBP Denny Heryanto, Mewakili Dandim 1501/Ternate (Pabung Halbar), Kapten Inf Nurcholis, Ketua STPK Banau Dadang Hindayana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan beserta anggota, para Pimpinan SKPD Halbar.

Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim dengan membacakan lmaksud dan tujuan Rapat Paripurna masa Persidangan Ke II Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bupati Halbar Dany Missy dalam sambutannya mengatakan, sidang paripurna yang dilaksanakan merupakan suatu mekanisme konstitusi yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan diamanatkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,” katanya.

Menurutnya, tahun 2018 adalah tahun mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggung jawaban keuangan. “upaya untuk mempertahankan opini ini selalu kita tekankan baik dari pihak executive maupun dari legislatif dan berkat usaha dan komitmen bersama dalam mengikuti aturan regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis, baik dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi serta pernyataan standar pemerintah” ujarnya.

Dalam aporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halbar tahun 2018 yang telah diaudit dan diserahkan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada 24 Mei 2019 mendapat opimi WTP salah satu keberhasilan serta suatu prestasi yang membanggakan. “Dibalik keberhasilan kita dituntut bekerja lebih keras lagi dalam upaya menjaga dan mepertahankan opini WTP pada tahun-tahun selanjutnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halbar tahun 2018 terdapat tujuh macam laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Adi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here