Dinas PUPR Malut Diskusikan Perubahan Permen Terbaru

0
65

SOFIFI,PilarMalut.id- Guna melakukan penyesuain perubahan pasal Peraturan Meteri (Permen) Pekejaan Umum dan Panataan Ruang (PUPR) nomor 14 tahun 2020 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, melakukan diskusi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Malut dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Malut atas perubahan terbaru Permen tersebut.

Diskusi dipusatkan di Hotel Grand Majang Ternate, Kamis (28/05/2020), dihadiri Ketua DPD IAPI Malut Farid Hasan yang juga secara struktural sebagai Kepala Bagian LPSE Biro pada Biro Layanan Pengadaan dan Takdir Ali Mahmut selaku Wakil Ketua 3 DPD IAPI, secara struktural sebagai Kasubag Pengembangan SDM pada Biro Layanan Pengadaan.

Diskusi ini lakukan lantaran diperintahkan langusung Kepala Dinas PUPR Malut Santrani Abusama, melalui Kepala Bidang Jasa Kontruksi PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar untuk menginisiasi pertemuan dengan IAPI sebagai Lembaga Profesi dibidang Jasa Konstruksi yang dibentuk, yang secara eksternal membantu dalam menyampaikan informasi regulasi yang diterbitkan LKPP maupun Permen PUPR.

Dalam Diskusi tersebut, Kepala Bidang Jasa Kontruksi PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar mengatakan, hal Ini merupakan tanggung jawab besar dalam pengelolaan Jasa konstruksi, terutama wilayah Maluku Utara.

“Dengan diskusi seperti ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi, masukan, serta dorongan dalam memperkuat Masyarakat jasa kosntruksi. Sehingga langkah perkuatan melalui Peraturan Gubernur dapat menghadirkan sisi penyedia yang baik secara kualitas, sisi Pengguna yang transparan dalam pengelolaan serta sumber material alami yang termanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPD IAPI Malut yang juga Kepala Bagian LPSE Biro Layanan Pengadaan Farid Hasan memparkan, untuk menghadirkan ekosistem pengadaan yang baik di Maluku Utara, salah satunya dibutuhkan pelaku pengadaan yang paham akan regulasi, yang adil dalam menerapkan regulasi, konsisten dalam mengevaluasi.

“Untuk itu wadah diskusi, dialog dan pelatihan sebagai sarana peningkatan SDM Pelaku Pengadaan sangat penting untuk keberlangsungan pengadaan barang/jasa pemerintah,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua 3 DPD IAPI, Takdir Ali Mahmut yang juga Kasubag Pengembangan SDM pada Biro Layanan Pengadaan mengaku, Diskusi ini merupakan langkah bijak dalam menyambut hadirnya Permen PUPR 14/2020, yang dimotori Dinas PUPR Malut, dengan menghadirkan DPD IAPI dan BLP Malut, dapat memberikan warna bagi SDM Pengadaan Barang/ Jasa Malut.

Ia menuturkan, salah satu pasal dalam permen nomor 14 Tahun 2020 terjadi perubahan atau tambahan pada pasal 31, terdapat Penambahan Pasal yang mengatur tentang reviuw perkiraan biaya/ RAB pekerjaan Konstruksi Pagu diatas 100 M dan Jasa Konsultan Konstruksi pagu diatas 10 M yang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi yakni, untuk APBN mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementrian/ Lembaga Untuk APBD mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

“Pasal 64, Terdapat Penambahan pasal yang mengatur tentang Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung yakni Dalam hal Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran biaya, dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai total HPS paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dokumen penawaran yang disampaikan berupa surat penawaran dan penawaran harga,” jelasnya. (div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here