Dinas PUPR Malut Bangun Jalan Provinsi Ratusan Kilo Meter

0
77

SOFIFI, PilarMalut.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Provinsi Malut yang di pimpin Santrani Abusama, telah menyusun program strategis untuk mewujudkan program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba-M Yasin Ali (AGK-YA) dibidang infrastruktur jalan dan jembatan.

Dinas PUPR Provinsi Malut membangunan jalan provinsi sekitar 100 kilo meter lebih yang tersebar di kabupaten/kota di Malut, dengan harapan di tahun 2020 jalan provinsi dalam kondisi baik sudah mencapai 50 persen lebih.

”Target Kepala Dinas PUPR Malut, tahun 2020 ini pembangunan jalan Provinsi sekitar 100 kilo meter lebih, sehingga jalan provinsi dalam kondisi baik telah mencapai 50 persen lebih, dan di tahun 2024 nanti jalan Provinsi sudah capai target nasional,” kata Santrani,melalui Kabid Binamarga Dinas PUPR Malut Daud Ismail kepada wartawan, Sabtu (28/03/2020).

Menurutnya, jalan provinsi kondisi baik tergantung pada kondisi jalan hotmix dan lapen dalam kondisi baik, begitu pula jalan yang masih disertu yang masih kondisi bagus dikategorikan sudah mantap. Sementara jalan provinsi yang belum mantap seperti di beberapa ruas jalan yang baru di buka aksesnya seperti Ibu-Kedi, dan di Lololda yang sementara dibuka akses jalannya serta beberapa ruas jalan di kabupaten lalain. ”Jalan dalam kondisi mantap sebagian besar sudah di Aspal atau hotmix,”ungkapnya.

Selain pembangunan jalan kata dia, beberapa jembatan juga di bangun sehingga jalan tersebut dapat difungsikan setelah selesai dikerjakan, karena target pemerintah Provinsi Malut melalui Dinas PUPR Malut tahun 2021 ruas jalan Ibu-Kedi sudah difungsikan.

”Jalan Ibu-Kedi sementara dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga disampingi itu kami juga bangun jembatan, karena target Pemprv tahun 2021 nanti jalan Ibu-Kedi sudah difungsikan dan dimanfatkan masyarakat,” harapnya.

Ia menuturkan, jalan Provinsi di kabupaten/kota dibangun secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran daerah, namun pada prinsipnya jalan provinsi yang sudah di SK kan Gubernur Malut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Malut.

Daud juga mengaku, status jalan di usulkan dari pemerintah kabupaten/kota di tahun 2015 lalu hanya 6 kabupaten/kota, usulan kepala daerah kabupaten/kota yang mengusulkan status jalan ke Provinsi, yakni Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Semetara empat daaerah lain belum usulkan yakni Taliabu, Morotai, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

”Untuk itu rencana SK Gubernur terkait dengan status jalan akan direvisi, harapannya empat daerah yang belum usulkan status jalannya dari jalan kabupaten ke jalan provinsi saat ini Pemprov juga menunggu SK revisi jalan nasional dari kementerian,”ungkapnya.

Ia menambahkan, Gubernur Malut berharap diakhir masa priode kedua jalan lingkar Halmahera sudah tuntas, sehingga masyarakat di pelosok-pelosok juga sudah menikmati dan memanfaatkannya. (div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here