Dana Covid-19 Disalurkan ke Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Barang Bukan Uang Tunai

0
93
Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir.

TERNATE, PilarMalut.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) tidak akan mendistribusikan bantuan anggaran penanganan Corona Virus (Covid-19) dalam bentuk uang tunai ke Pemerintah Kabupaten/Kota, melainkan dalam bentuk barang. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri), Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan, anggaran percepatan penanganan Covid-19, diatur dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang, karena diarahkan dalam Belanja Tak Terduga (BTT).

“Untuk pengelolaan anggaran Covid-19 sesuai Permendagri diarahkan dalam Belanja Tak Terduga, sehingga bantuan provinsi ke kabupaten kota tak boleh dalam bentuk uang tetapi barang,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Menurutnya, pihaknya memberikan anggaran ke Pemda kabupaten/kota dalam bentuk barang yang diusulkan dari masing-masing Pemda Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Jadi untuk pos-pos anggaran, misalnya untuk bantuan hibah dengan jumlah sekian, kemudian dialihkan ke bantuan keuangan kepada kabupaten/kota itu bisa dalam bentuk uang. Namun, jika dianggarkan belanja tidak terduga tidak bisa diberikan dalam bentuk uang, itu aturannya,” jelasnya.

Jika kata Sekprov, dalam Permendagri mengatur distribusi anggaran Covid-19 ke Kabupaten/Kota harus uang tunai, Pemprov akan menyalurakan anggaran dalam bentuk uang tunai, namun dalam permedagri mengatur relokasi diarahkan ke BTT.

“Jika ada edaran Mendagri mengatakan bisa memberikan bantuan ke kabupaten/kota dalam bentuk uang, bisa diberikan, hanya saja masuk dalam BTT, sehingga Rp. 148 Miliar yang telah diatur menurut aturan harus dalam bentuk barang,” tuturnya.

Ia mengaku, bantuan lain seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid test yang dibutuhkan kabupaten/kota terus diberikan. “Lain cerita kalau perintah relokasi diarahkan ke pos bantuan keuangan, tentu saja tidak usah menyarankan ke kami, kami akan berikan ke kabupaten/kota dalam bentuk uang tunai,” imbuhnya.

Sekprov menyebutkan, jika kabupaten/kota yang telah menyampaikan proposal bantuan keuangan, tetap tidak dilayani lantaran bertentangan dengan perintah Permendagri.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bambang Hermawan mengatakan, anggaran DTT khusus untuk Covid-19 Pemprov Malut hingga Senin (15/06/2020), sudah realisasi Rp. 42 miliar.

Menurutnya, realisasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Gugus Tugas Provinsi Malut, hingga Senin (15/06/2020) memasuki tahap kedua sudah mencapai Rp. 42 miliar, didalamnya termasuk bantuan yang sudah disalurkan ke kabupaten kota.

Untuk tahap pertama lanjut Bambang, kebutuhan tiga bulan sebelumnya sebesar Rp. 20 miliar lebih, dan memasuki tahap kedua saat ini untuk kebutuhan tiga bulan ke depan (Juni-Agustus) sebesar Rp 20 miliar lebih.

“Untuk realisasi anggaran Covid-19. Contohnya, belanja APD untuk rapid test harus dibagikan ke kabupaten/kota, begitu juga dengan pembagian sembako,” tutupnya. (div).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here