Calon Anggota DPD Dapil Malut Apresiasi Putusan MK

1
1509
Sahrin Hamid
Sahrin Hamid

TERNATE, PilarMalut.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Pasal 182 huruf l UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengurus partai politik (parpol) dilarang merangkap menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhitung sejak Pemilu 2019, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Panglima institute, sekolah hukum dan bisnis Jakarta, Sahrin Hamid.

Sahrin merupakan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Maluku Utara mengatakan, putusan MK sudah tepat, sebagaimana semangat konstitusi yang menghadirkan dua kamar (bikameral) dalam lembaga negara yang merupakan DPR sebagai representasi suara rakyat melalui partai politik.

Selain itu lanjut Sahrin, DPR merupakan representasi aspirasi daerah yang mewakili suara dan kepentingan rakyat dari berbagai ideologi partai, sementara DPD mewakili aspek kewilayahan dan kepentingan daerah.

“Ini menjadi awal yang baik untuk menata ketatanegaraan kita, sehingga pembagian tugas, fungsi dan sumber rekruitmen menjadi jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, latar historis kehadiran DPD semangatnya mengganti Fraksi Utusan Daerah (FUD) yang pernah ada dalam lembaga ketatanegaraan.

“Kedepan anggota DPD adalah benar-benar menjadi jembatan aspirasi daerah yang memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah, karena yang diwakilinya adalah daerah, bukan mewakili kepentingan DPP partai,” tuturnya.

Baca Juga : Bayi Tak Bernyawa Ditemukan Dalam Selokan

Sahrin pada 4 tahun silam merupakan Ketua DPW PAN Malut, dan sejak tahun 2015, Ko In sapaan akrabnya, tidak lagi menjadi Pengurus Partai. Sahrin saat ini telah mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI dan berkasnya telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Propinsi Malut, Sehingga pencalonannya sudah selaras dengan putusan MK No. 30/2018. (Ay).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here