Caleg, Pemilih, dan ‘Jean Baptiste Say’

(Catatan atas Perihal Money Politics)

0
119

“Orang bodoh itu Emosi, Mudah dibakar, ditiup-tiup. Mudah doprovokasi. Kaum Elit yang membakar. Terbakar itu ngga salah. Kayu di dapur dibakar apa salah?Kalau orang cerdas berpikir begitu, Maka yang salah itu yang membakar”. (Y.B. Mangunwijaya, Perspektif. 1999)

Survei Charta Politica, 19-25 Maret 2019, mencatat hampir 50 persen mengatakan money politics adalah hal yang wajar. Rinciannya, sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi, dan 15,4 persen lainnya  tidak menjawab. Survei dengan 2000 responden, yang tersebar di 34 provinsi itu, memberikan ‘kode keras’ kepada caleg untuk berhati-hati, karena terdapat 40,8 persen responden memilih untuk mengambil uangnya namun tak memilih calon yang memberi uang. Hanya 8 persen responden yang menyatakan akan memilih calon yang memberi mereka uang (Kompas, 05/05/2019)

Misal, jika kita mengkalkulasi dengan persentase yang sama, katakanlah pada satu Dapil dengan jumlah pemilih sebanyak 200.000 jiwa, maka sebanyak 81.600 atau 40,8 persen pemilih yang akan ‘menipu’ caleg. Andai dari jumlah tersebut, dibayar Rp.50.000 untuk setiap suara pemilih, maka caleg harus menyiapkan uang sebesar Rp.4.080.000.000 untuk ‘dihisap’ secara cuma-cuma oleh pemilih. Semakin fantastis, jika ada yang menyentuh angka di atas 50 ribu-an per pemilih.  Benar adanya, jika ada pihak Rumah Sakit yang harus menyiapkan bangsal ‘pesakitan mental’ untuk caleg gagal dengan kategori ‘great depression’.

Money Politics dalam Pola ‘Supply-Demand’

Istilah ‘the great depression’, mengingatkan kita pada narasi tentang krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) kurun 1929-1930-an. Michael Bernstein menggambarkan bagaimana jatuhnya pasar saham pada titik terparah, menyebabkan penurunan daya beli, menyusut investasi, meningkatnya kredit macet, mengguncang industri, lalu bermuara pada merebaknya pengangguran (Faisal Irfani, 2018). Peristiwa ini dikenal publik sebagai ‘the great depression’ (Depresi Besar). Dalam literatur ekonomi makro, basis pemikiran atas terjadinya peristiwa tersebut, sekurangnya dapat kita lacak melalui pemikiran Adam Smith, kemudian dideglarasi oleh Jean Baptiste Say, melalui doktrinnya yang terkenal, ’the supply creates of own demand’, penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Dipercaya, dalam jangka panjang akan tercipta keseimbangan supply-demand’. Siapa menjamin ? Itulah ‘invesible hand’. Sontak, John Maynard Keynes menyanggah, ‘In the long run we’re all dead’, dalam jangka panjang, kita semua akan mati, Tuan Smith, Say.

Persitiwa ‘the great depression’ di AS ketika itu, oleh berbagai pandangan telah ‘meruntuhkan’  doktrin ala Baptiste Say. Namun demikian, dalam praktik money politics, doktrin tersebut justru cenderung menguat. Praktik money politics cendereung lebih cepat menentukan ‘keseimbangan’ supply-demand di  dalam pasar politik, karena sifatnya yang cenderung ‘jangka pendek’. Caleg dapat mewakili sisi ‘supply’, dan pemilih mewakili sisi ‘demand’. Pada praktik money politics, keduanya berhubungan searah. Semakin tinggi ‘penawaran’ dari caleg, semakin meningkat ‘permintaanpemilih. Kebiasaan menawarkan ‘rupiah’ dari pihak caleg, ‘diyakini’ akan membentuk kebiasaan meminta ‘rupiah’ pada pihak pemilih. Singkatnya, caleg harus banyak uang, karena uanglah yang akan menciptakan pemilih. Ada beberapa idiom di musim pemilu, misalnya NPWP (No Piro Wani Piro), finishing touch (sentuhan terakhir) – serangan fajar, ada uang abang ku sayang, dan semacamnya. Semua itu memberi sinyal bahwa ada keseharian yang ‘banal’ dalam percapakan politik kita hari-hari ini.

Jika ‘the great depression’ di  AS, melahirkan John Maynard Keynes untuk ‘memvonis’ Adam Smith, juga Jean Baptiste Say atas peristiwa tersebut, maka pada peristiwa money politics di Indonesia akan melahirkan caleg-caleg yang nantinya ‘memvonis’ para pemilih. Bagaimana tidak, jika caleg sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli ‘suara’ pemilih, namun tidak dipilih, kemudian gagal memasuki parlemen, maka yang ‘divonis’ bersalah adalah pemilih, sebagai pihak yang harus ‘bertanggungjawab’. Sama halnya jika si caleg terpilih, dia cenderung tidak punya ‘sense of responsibility’ terhadap pemilih, justru caleg yang menuntut untuk dipilih. Sehingga pemilih yang dituntut untuk ‘tanggungjawab’ karena suaranya sudah dibayar. Burhanuddin Muhtadi (2018) dalam studi political clientelisme, menyebutnya sebagai perverse accountability, pertanggungjawabannya tertukar. Tepatnya, pemilih yang seharusnya berhak menuntut pertanggungjawaban politisi, karena pemilih mengantongi ‘mandat demokrasi’ untuk itu, yang oleh politisi ‘mandatnya’ itu sudah dibayar. Untuk kesekian kalinya tentang politisi kita; lucunya tu di situ.

Caleg ‘Sumbu Pendek’

Kenapa praktik money politics masih menjadi ‘parasit’ di dalam tubuh  demokrasi Indonesia ? Kita perlu ucapkan satu hal, bahwa money politics sangat rentan terhadap variabel sosial-ekonomi masyarakat, sebut saja kemiskinan. Dalam konteks seperti itu, caleg ‘sumbu pendek’ punya trik yang cukup ampuh. Mendeteksi pemilih yang ‘sungguh-sungguh’ membutuhkan uang, dan caleg cenderung ‘leluasa’ untuk beroperasi di lingkungan ini.  Jadi money politics ‘bermetamorfoza’ menjadi semacam ‘cara penyelesaian’ atas masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, baik kemiskinan, pengangguran, hingga perihal pendidikan. Masalah yang semestinya menjadi misi kepemimpinan, program berkelanjutan, dan jangka panjang, ‘disiasati’ hanya dalam trik politik ‘jangka pendek’. Itu sebuah gejala minimnya literasi politik, sehingga berujung pada krisis ‘argumentaai’, kita justru tiba pada perayaan ‘sentimental’ dalam perihal memilih dan dipilih.

Perihal ‘Efek Jera’

UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, termaktub adanya sanksi pidana bagi pemberi, tetapi tidak bagi penerima. Pada UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016), justru lebih tegas menjerat keduanya, baik pemberi maupun penerima uang dalam praktik money politics, sama-sama dikenai sanksi pidana. Pada titik ini, beberapa hal dapat kita dimajukan; !) penguatan pola pengawasan partisipatif; 2) penerima uang dalam praktik money politics harus dibidik sebagai penguatan saksi dalam laporan dan temuan pelanggaran; dan 3) penguatan pada sanksi sosial bagi penerima.

Kemauan Bersama

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan “pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sekilas, definisi di atas terdengar hanya bersifat ‘administratif’. Tetapi jika kita berusaha menyelami sebutan tentang ‘warga negara Indonesia’, maka di situ mesti dihayati sebagai ‘warga negara beradab’. Warga yang seperti itu, dulunya ‘diproduk’ oleh funding father dari kekuatan imajinasi, konfrontasi argumentasi, hingga pengorbankan harta, darah dan air mata. Hari ini, kita ditantang oleh ‘permintaan sejarah’ untuk menyelematkan sebuah martabat, yang kita sebut ‘warga negara Indonesia’ itu. Disebut Pemilih berdaulat, karena di situ ada semangat juang untuk memartabatkan ‘kewarganegaraannya’.

Praktik money politics tidak terjadi ‘satu arah’, sehingga harus ada kemauan bersama, baik caleg maupun pemilih.  Dan itu, mesti dipangkas pada hulunya. Sebagaimana Romo Mangun, “Kaum elit yang membakar. Kayu di dapur dibakar apa salah ? Kalau orang cerdas berpikir begitu,  maka yang salah itu yang membakar”. Dalam perihal memimpin dan dipimpin, kita selalu membangun narasi tentang kesadaran yang dipimpin (masyarakat pemilih), tetapi seringkali kita menjadi ‘tidak siap’  karena tidak tersedia kesadaran dari yang memimpin (kaum elit). Sekarang, siapa yang harus memulai membangun  kesadaran ini ? Jawaban cepatnya; ‘Yang Memimpin’.

Caleg mestinya memberikan contoh, wujudkan ‘kemauan bersama’ sebagai daya etik menolak money politics. Kita tidak mau terlibat money politik, pertama-tama bukan karena ada jeratan hukumnya, tetapi adanya ‘kewajiban moril’ yang ingin kita penuhi. Tanpa itu, maka kita hanyalah perawat dokrin  ‘Jean Baptiste Say’ di dalam ‘pasar’ politik Indonesia. *Semoga bermanfaat. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here