Bupati Taliabu Larang Camat dan Kades Hadiri Undangan Pemprov

0
386
Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus
TALIABU, PilarMalut.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup propinsi diam-diam mengundang sejumlah camat dan kepala Desa di Pulau Taliabu,  dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat komisi dan tim teknis komisi penilai Amdal Propinsi Maluku Utara terkait dokumen AMDAL, RKL dan RPL Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK–HA), diwilayah Kabupaten Pulau Taliabu oleh CV Anugerah Alam Abadi. Sesuai surat nomor:660.1/11/KPA/MU/2018 Tertanggal 25 mei 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.
 
Acara tersebut akan digelar pada Selasa 05/61/2018 bertempat di Gamalama Ballroom, Grand Dafam Bella Internalsional Hotel, pukul 09.00 WIT.
 
Hal tersebut membuat Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus angkat bicara. Menurutnya, memang benar sebelumnya CV. Anugerah Alam Abadi telah mendapatkan surat persetujuan prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HA a.n CV Anugerah Alam Abadi, dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat nomor 17/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tertanggal 11 April 2017 dengan kewajiban menyusun amdal atau UKL dan UPL, serta membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dalam jangka waktu paling lama 150 hari kalender. 
 
Sampai batas waktu yang telah ditetapkan kata dia, CV. Anugerah Alam Abadi tidak dapat menyelesaikan kewajiban yang diperintahkan dalam RATTUSIP.
 
’’Artinya izin yang diajukan CV Anugerah Alam Abadi memang betul telah dikeluarkan izin prinsip kementrian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setelah itu diberi waktu selama 150 hari untuk mengurus amdal tapi selama 150 hari amdal itu tidak bisa dipenuhi, maka dengan sendirinya izin prinsip itu dibatalkan demi hukum’’ katanya kepada sejumlah awak media di Bobong Minggu (03/06/2018). 
 
Sesuai ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang tata cara pemberian, perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam, Izin Usaha pemanfatan Hasil Hutan Kayu restorasi Ekosistem, atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017’ dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 surat persetujuan Prinsip (RATTUSIP), demi hukum dan kepala BKPM atas nama menteri membuat surat pemberitahuan pembatalan RATTUSIP.
 
Anehnya, kendati izin prinsip sudah ditolak BKPM atas nama menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, namun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi diam-diam mengundang sejumlah kepala pemerintahan kecamatan dan kepala desa untuk rapat komisi dan tim teknis komisi penilai Amdal propinsi Maluku Utara penilaian dokumen AMDAL, RKL dan RPL Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK–HA), diwilayah Kabupaten Pulau Taliabu oleh CV. Anugerah Alam Abadi yang sudah jelas ditolak kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Sehingga, membuat Bupati Aliong Mus merasa geram. 
 
’’Kok tiba-tiba pemerintah provinsi lewat dinas lingkungan hidup bikin lagi pembahasan amdal ini, dasarnya apa saya sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten pulau taliabu merasa tersinggung, dengan surat yang diberikan ini camatnya diundang, kepala desa-nya diundang, tapi tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah daerah. Untuk itu saya melarang keras kepada seluruh camat dan kepala desa untuk menghadiri undangan ini’’ terangnya.
 
Menurutnya, cara-caranya yang dianggap ilegal karena tanpa melibatkan pemerintah kabupaten. Sebab urusan amdal masih kewenangan pemerintah daerah. 
 
’’Daerah ini ada pemerintah daerah dan amdal ini kewenangan pemerintah kabupaten, ada apa deng dinas lingkungan hidup, kok tidak koordinasi antara propinsi dan daerah. Ini kan berada diwilayah kabupaten,’’ katanya sembari melarang seluruh kepala pemerintahan kecamatan dan desa untuk mengikuti rapat tersebut.
 
Sebagaimana yang tercantum dalam surat nomor 660./1.11/KPA/MU//2018, Anggota Komisi Penilai Amdal yang diundang dari taliabu, antara lain Camat Lede, camat Taliabu Utara, camat Taliabu Barat Laut, Camat Taliabu Barat, Kapolsek Taliabu Barat, Danramil Taliabu barat,  dan 30 kepala desa diantaranya kepala Desa Jorjoga, kepala Desa Wahe, kepala Desa Hai, kepala Desa Dege, kepala Desa Nabi, kepala Desa London, kepala Desa nunca, kepala Desa air bulan, kepala Desa Sahu, kepala Desa Tikong, kepala Desa Natang Kuning, kepala Desa Todoli, kepala Desa Tolong, kepala Desa Lede, kepala Desa Nggele, kepala Desa Salati, kepala Desa Beringin Jaya, kepala Desa Kasango, kepala Desa Bobong, kepala Desa Talo, kepala Desa Holbota, kepala Desa kawalo, kepala Desa Woyo, tanjung Una
 
Selain CV Anugerah Alam Abadi, Menteri lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, juga menolak permohonan IUIPHHK-HA PT. Taliabu Godo Maogena yang berbatasan dengan hutan lindung seluas 43.000 hektar. (Jos).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here