BPKP Gelar Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Halut

0
73

TOBELO, PilarMalut.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Pemkab Halut menggelar Workshop evaluasi Implementasi sistim tata kelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes yang dipusatkan di Aula Hotel Grennland Tobelo, Kamis (28/02/2019).

Kegiatan yang dibuka Bupati Halmahera Utara Frans Manery itu mengusung tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan menggunakan aplikasi Siskeudes”, dan diikuti seluruh camat dan Kepala Desa Se-Halut.

Bupati Halut Frans Manery dalam sambutanya mengatakan, Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran yang sangat penting, dimana masing-masing desa memiliki Dana Desa yang tidak sedikit.

“Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan ditingkat Desa harus benar-benar mampu menjalankan tata kelola Keuangan yang baik, agar apa yang dikerjakan tidak menyalahi aturan yang dapat menjerat sang kepala desa dalam proses hukum,” katanya.

Ia menuturkan, dengan kegiatan Workshop ini, kepala desa yang hadir dapat mengambil informasi dan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang ada.

“Kepada seluruh kepala desa yang hadir dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan Narasumber dan bertanya apa yang perlu ditanyakan, sehingga kedepan seluruh kepala Desa di kabupaten Halut benar-benar dapat menjalankan tata kelola keuangan desa yang baik sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Halut, Fredy Djandua didaulat sebagai Moderator dan narasumbernya PPKD Wilayah III Iskandar Novianto, Anggota  Komisi XI DPR RI  Achmad Hatari, Kapolres Halut AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo, Pemeriksa Muda BPK RI Provinsi Maluku Utara Hostaf Prio Da Gama.

Ke empat narasumber secara bergantian menyampaikan materi tentang pengawalan pengelolaan keuangan Desa dengan Siskeudes, Implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Siskeudes 2.0, dan peran BPKP dalam mengawal Akutabilitas keuangan desa. (AA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here