AMAN Malut Desak PT. IWIP dan PT. WBN Tindaklanjut Surat KSP

0
120
Masyarakat Adat Tobelo Dalam Akejira di Halmahera Tengah (Dokumentasi AMAN)

WEDA, PilarMalut.id – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, mendesak PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT. Weda Bay Nickel (WBN) segera menindaklanjuti surat dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia atas surat pengaduan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut dengan nomor : 196/B/PW-AMAN/MALUT/IX/2019 tanggal 18 September 2019, terkait masalah yang sedang dihadapi masyarakat Adat Tobelo Dalam Akejira di Halmahera Tengah, akibat dari kegiatan pertambangan PT. WBN dan PT. IWIP yang mencakup pembangunan jalan perusahan dan penyiapan lokasi pertambangan.

Surat pengaduan AMAN Maluku Utara itu telah mendapat respon balik dari Deputi V Kantor Staf Presiden, dengan mengeluarkan surat balasan yang bersifat segera. Surat dari KSP tersebut menegaskan kepada PT WBN dan PT IWIP menghormati dan mematuhi konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Hukum Adat, Deklari PBB tahun 2007 tentang Hak-hak masyarakat Hukum Adat, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama pasal 6 ayat 1 dan 2 serta putusan Mahkama Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan status hutan Adat.

Poin selanjutnya yang tertera dalam surat balasan KSP itu memastikan adanya pembicaraan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat adat tobelo dalam untuk setiap aktifitas pertembangan, sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari. Dalam surat balasan KSP tersebut juga menegaskan, mendesak agar pihak PT. IWIP dan PT. WBN memastikan hak-hak masyarakat adat tobelo dalam tidak dilanggar pada setiap aktivitas pertambangan.

Supriyadi Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengatakan, pihak perusahan mestinya patuhi surat yang bersifat segera itu yang dikeluarkan deputi V Kantor Staf Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2019.

“Mereka harus patuhi karena itu surat balasan dari KSP berdasarkan dengan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2015, karena kalau tidak perusahan melanggar HAM karena mangancam hidup orang lain,” katanya.

Setelah mendapat surat KSP, pihak PT. IWIP dan PT. WBN mengambil sikap membalas surat dari KSP untuk mengklarifikasi, namun pihak PT. IWIP dan PT. WBN belum bersedia membeberkan isi surat klarifikasi tersebut.

“PT IWIP sudah mengirim surat balasan klarifikasi kepada Kantor Staf Presiden (KSP) akan lebih baik rekan-rekan media langsung kepada KSP karena surat tersebut dialamatkan kepada KSP,” Kata Associate Directoral Media & Public Relation Depertement PT IWIP, Agnes Megawati kepada wartawan via WhatsApp pekan kemarin.

Agnes menjelaskan, PT. IWIP dan WBN kini sudah menunjukkan komitmen hubungan baik dengan anggota Masyarakat Adat Tobelo Akejira di Halmahera Tengah, karena PT. IWIP selama ini menjalin komunikasi dengan masyarakat Adat Tobelo dalam, serta kedua staf kami secara rutin menjenguk salah satu masyarakat Adat Tobelo Dalam yang saat ini di Penjara. “Dua bulan lalu staf kami serta pengacara yang memberikan bantuan hukum terhadap Bokum, juga menjenguk Bokum dipenjara” ungkapnya.

Dilain sisi, Kabiro Advokasi AMAN Malut, Supriadi menambahkan, klaim perusahan kepada Bokum di penajara tidak harus menjadikan sebagai dalil membangun hubungan baik dengan masyarakat Adat Tobelo dalam Akejira di Halteng, bahkan Bokum saat ini juga menolak perusahan melakukan aktivitas di lokasi Akejira.

“Selama ini yang menjenguk Bokum dan Nuhu hingga Nuhu meninggal dunia sampai pemakaman di Kelurahan Maliaro Ternate, semua itu dari AMAN dan Pengaraca Bokum itu semua kami yang siapkan dan Bokum pun dengan tegas menolak perusahan masuk di kawasan Akejira. Jadi perusahan jangan membangun opini yang isinya pembohongan kepada Publik,” cetus Supriadi.

Supriadi menegaskan, perusahan harus tahu yang diperjuangkan AMAN bukan hanya persoalan wilayah Akejira akan tetapi juga persoalan nasib warga yang ada dipesisir sekitar kawasan pertambangan.

“Kalau mereka klaim perusahan yang siapkan bantuan hukum siapa orangnya, serta jangan manfaatkan kasus Bokum untuk mendapat kepercayaan publik, karena Bokum dengan tegas menolak perusahan masuk di wilayah Akejira,” tandasnya. (din).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here