Akademisi UNHENA Anggap Pemda Halut Lambat Sikapi Masalah Harga Kopra

0
384

TOBELO, PilarMalut.id – Anjloknya harga kopra di Halmahera Utara (Halut), yang berefek buruk pada perekonomian masyarakat tidak hanya mengundang gejolak dari masyarakat petani kopra akibat lambatnya langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Halut, melainkan juga menarik perhatian pihak akademisi di Halut.

Akademisi Universitas Hein Namotemo (UNHENA) Kabupaten Halut, Sahrul Hi Posi, kepada PilarMalut.id, Kamis (15/11/2018) mengatakan, Pemerintah Halut terlalu lambat sikapi masalah anjloknya harga kopra, sehingga mengakibatkan masyarakat petani kelapa mengalami derita berkepanjangan.

“Kopra adalah salah satu komoditi unggulan masyarakat di Halmahera utara, namun saat ini harga kopra sangat menurun dan ini membutuhkan keseriusan Pemda, untuk meyikapi hal tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, anjloknya harga kopra menjadi salah satu faktor menekan kinerja sektor pertanian kususnya di Halut. Pemerintah Halut dituntut sesegera mungkin melakukan intervensi pasar atas anjloknya harga kopra.

Pemerintah kata dia, sudah harus mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan harga kopra dengan cara penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan pembelian kopra yang layak bagi petani.

“Pemerintah Daerah harus memangkas alokasi perjalanan dinas dan anggaran reses DPRD untuk penyertaan modal ke BUMD dalam mengatasi masalah sampai harga tersebut stabil,” katanya.

Disisi lain menurut Sahrul, Pemda juga harus merancang program jangka panjang untuk mengatasi anjloknya harga kopra, dengan cara membuat produk turunan dari kelapa seperti memanfaatkan batok untuk arang aktif, kemudian mengembangkan industri rumahan minyak goreng dari kelapa guna mendongkrak sehingga naik harga kelapa.

“Selain itu pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam menangani masalah tersebut, untuk pastikan kemudahan akses modal, akses pasar, akses teknologi, dan pengembangan SDM petani yang konsisten dan berkelanjutan,” terangnya.

Ia menegaskan, Pemda juga harus menyusun Roadmap yang jelas dari desa, bahkan ketingkat kabupaten melalui perencanaan terintegrasi dalam pengembangan produk-produk pertanian, perikanan dan perkebunan serta menyediakan Informasi harga pasar kelapa berbagai produk turunan di pasar dunia.

“Pemda harus berperan pastikan ada peningkatan kualitas bibit bagi petani kelapa. Begitu juga ada penyertaan Modal ke BUMD untuk membeli kopra pada harga yang layak bagi petani. Solusi seperti ini harusnya membutuhkan kajian khusus pada pemda Hakut untuk mendapat regulasi yang efektif,” tutur Sahrul. (AA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here